Kurang Ciamik di Mata Investor, Batam Minta Insentif Tambahan
CNN Indonesia
Senin, 24 Okt 2016 17:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengusahaan (BP) Batam menilai fasilitas kemudahan investasi di Kota Batam tak cukup bergigi untuk bersaing dengan negara tetangga. Alhasil, Kota Batam semakin kesulitan mengundang investor asing datang.
"Fasilitas yang sekarang sudah tidak cukup dan tidak bisa berkompetisi dengan yang negara yang lain," ujar Gusmardi Bustami, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, usai mengadiri Forum Investor Jepang di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (24/10).
Sebetulnya, Gusmardi mengungkapkan, Kota Batam telah memberikan berbagai fasilitas dan insentif, termasuk insentif fiskal berupa pembebasan bea impor dan cukai. Namun, persoalannya, Malaysia dan Vietnam juga memberikan insentif yang sama, bahkan lebih.
"Negara lain lebih dari itu. Misalnya saja, negara tetangga juga mengurangi pajak perusahaan, dan memberi berbagai fasilitas lebih lainnya," katanya.
Apabila pemerintah tidak memberikan lebih banyak fasilitas, Kota Batam akan semakin sulit bersaing. Apalagi, Indonesia juga sudah memiliki banyak perjanjian kerja sama perdagangan bilateral dan multilateral dengan negara lain, di mana hambatan perdagangan antar negara tereliminir.
"Kami ingin minta kepada pemerintah untuk memberikan tambahan-tambahan fasilitas perpajakan berupa insentif pajak penghasilan, pajak perusahaan sendiri. Itu harusnya bisa diberikan untuk kemajuan investasi di Kota Batam itu sendiri," imbuh Gusmardi.
Saat ini, Kota Batam tengah melakukan transisi dari sekadar Zona Perdagangan Bebas (FTZ) ke arah Kawasan Ekonomi Khusus. FTZ merupakan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas.
Kawasan ini menawarkan berbagai kemudahan bagi pelaku industri manufaktur, mulai dari pembebasan bebas masuk, cukai, pajak pertambahan nilai (PPN), termasuk Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi penghuninya.
Sementara, KEK merupakan kawasan tertentu dengan kekhususan tertentu. Fasilitas perpajakan yang diberikan pun tidak terlalu beda dengan FTZ. Tetapi, sektor industri yang dikembangkan hanya difokuskan pada industri tertentu yang menjadi unggulan di wilayah tersebut.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memuluskan langkah itu. Hal itu diawali dengan proses pengurusan izin investasi maksimal tiga jam dan perbaikan manajemen lahan untuk menekan harga sewa laham.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan upaya perbaikan daya saing dalam hal infrastruktur, seperti pembangunan kereta ringan cepat (LRT), bandara, dan terminal kontainer.
"Ke depan, kami akan fokus ke delapan industri, yaitu industri hijau, bongkar muat di tengah laut (transhipment), informasi dan komunikasi, perbaikan dan pembangunan kapal, elektrik dan elektronik, pariwisata, kilang dan penyimpanan minyak dan gas, serta jasa outsourcing," tutur Gusmardi.
Secara terpisah, Daiki Kasugahara, Direktur Utama Organisasi Perdagangan Luar Negeri Jepang (Jetro) untuk Indonesia mengungkapkan, Kota Batam perlu memperbaiki lingkungan bisnis jika ingin berkembang sebagai pusat investasi dan pintu masuk (gateway) perdagangan internasional.
"Intinya, dibutuhkan informasi tentang regulasi dan stabilitas serta transparansi termasuk mengenai pajak atau bea dan cukai, serta beberapa insentif," ucapnya.
Khusus untuk investor Jepang, Kasugahara mengingatkan, budaya orang Jepang yang menginginkan kepastian regulasi. Hal itu dianggap akan melahirkan stabilitas dan transparansi dalam dunia usaha.
"Orang Jepang sangat suka stabilitas dan transparansi, kalau kebijakan berubah-ubah, implementasi kurang stabil. Hal ini memberikan kekhawatiran perusahaan Jepang," terangnya.
Sebagai informasi, hingga Agustus 2016, realisasi investasi yang masuk ke Kota Batam baru mencapai US$360 juta dari target US$750 juta. Tahun lalu, nilai investasi asing di Batam mencapai US$474,06 juta, di mana sekitar US$47,4 juta atau 10,01 persen di antaranya berasal dari investor Jepang.
"Fasilitas yang sekarang sudah tidak cukup dan tidak bisa berkompetisi dengan yang negara yang lain," ujar Gusmardi Bustami, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, usai mengadiri Forum Investor Jepang di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (24/10).
Sebetulnya, Gusmardi mengungkapkan, Kota Batam telah memberikan berbagai fasilitas dan insentif, termasuk insentif fiskal berupa pembebasan bea impor dan cukai. Namun, persoalannya, Malaysia dan Vietnam juga memberikan insentif yang sama, bahkan lebih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apabila pemerintah tidak memberikan lebih banyak fasilitas, Kota Batam akan semakin sulit bersaing. Apalagi, Indonesia juga sudah memiliki banyak perjanjian kerja sama perdagangan bilateral dan multilateral dengan negara lain, di mana hambatan perdagangan antar negara tereliminir.
Kawasan ini menawarkan berbagai kemudahan bagi pelaku industri manufaktur, mulai dari pembebasan bebas masuk, cukai, pajak pertambahan nilai (PPN), termasuk Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi penghuninya.
Sementara, KEK merupakan kawasan tertentu dengan kekhususan tertentu. Fasilitas perpajakan yang diberikan pun tidak terlalu beda dengan FTZ. Tetapi, sektor industri yang dikembangkan hanya difokuskan pada industri tertentu yang menjadi unggulan di wilayah tersebut.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memuluskan langkah itu. Hal itu diawali dengan proses pengurusan izin investasi maksimal tiga jam dan perbaikan manajemen lahan untuk menekan harga sewa laham.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan upaya perbaikan daya saing dalam hal infrastruktur, seperti pembangunan kereta ringan cepat (LRT), bandara, dan terminal kontainer.
"Ke depan, kami akan fokus ke delapan industri, yaitu industri hijau, bongkar muat di tengah laut (transhipment), informasi dan komunikasi, perbaikan dan pembangunan kapal, elektrik dan elektronik, pariwisata, kilang dan penyimpanan minyak dan gas, serta jasa outsourcing," tutur Gusmardi.
Secara terpisah, Daiki Kasugahara, Direktur Utama Organisasi Perdagangan Luar Negeri Jepang (Jetro) untuk Indonesia mengungkapkan, Kota Batam perlu memperbaiki lingkungan bisnis jika ingin berkembang sebagai pusat investasi dan pintu masuk (gateway) perdagangan internasional.
"Intinya, dibutuhkan informasi tentang regulasi dan stabilitas serta transparansi termasuk mengenai pajak atau bea dan cukai, serta beberapa insentif," ucapnya.
Khusus untuk investor Jepang, Kasugahara mengingatkan, budaya orang Jepang yang menginginkan kepastian regulasi. Hal itu dianggap akan melahirkan stabilitas dan transparansi dalam dunia usaha.
"Orang Jepang sangat suka stabilitas dan transparansi, kalau kebijakan berubah-ubah, implementasi kurang stabil. Hal ini memberikan kekhawatiran perusahaan Jepang," terangnya.
Sebagai informasi, hingga Agustus 2016, realisasi investasi yang masuk ke Kota Batam baru mencapai US$360 juta dari target US$750 juta. Tahun lalu, nilai investasi asing di Batam mencapai US$474,06 juta, di mana sekitar US$47,4 juta atau 10,01 persen di antaranya berasal dari investor Jepang.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK