Dana Proyek LRT Belum Cair, Adhi Karya Pangkas Target 2016

CNN Indonesia
Selasa, 25 Okt 2016 08:55 WIB
Pemerintah kemungkinan baru mencairkan alokasi dana proyek LRT dalam APBN 2016 pada 2018 mendatang.
Pemerintah kemungkinan baru mencairkan alokasi dana proyek LRT dalam APBN 2016 pada 2018 mendatang. (CNN Indonesia/Djonet Sugiarto)
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Adhi Karya Tbk (ADHI) memutuskan untuk memangkas beberapa target tahun ini akibat harus menanggung beban proyek Light Rail Transit (LRT) sebesar ratusan miliar yang membuat beban perusahaan meningkat.

Direktur Keuangan dan Legal Adhi Karya Haris Gunawan menyatakan, nilai kontrak baru hingga akhir tahun menjadi Rp18 triliun dari sebelumnya Rp25 triliun. Tak hanya itu, target pendapatan pun ikut dipangkas menjadi Rp12,3 triliun dari sebelumnya Rp20 triliun.

"Iya kami turunkan target, turun dari perkiraan awal karena ada beban proyek LRT. Beban kerugian ratusan miliar lah," ungkap Haris, Senin (24/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkait beban kerugian yang dialami Adhi Karya, Haris mengaku pendanaan pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk pembangunan proyek LRT belum juga cair. Dengan begitu, tak heran jika perusahaan pelat merah ini harus menanggung beban pembiayaan dari proyek tersebut.

Sementara keputusan merevisi target nilai kontrak barunya hingga akhir tahun didorong oleh realisasi sampai akhir September 2016 baru mencapai Rp11 triliun atau 44,1 persen dari target awal nilai kontrak baru Rp25 triliun.

Nilai kontrak baru tersebut berasal dari bendungan Sukoharjo Pringsewu Paket II di Lampung Rp282,7 miliar, Arzuria Apartemen di Jakarta Rp260 miliar, pembangunan dermaga petikemas dan reklamasi pelabuhan Blitung di Sulawesi Utara Rp186,9 miliar, Transmart di Tasikmalaya Rp155,6 miliar, dan renovasi Istora Gelora Bung Karno di Jakarta Rp126 miliar.

Dengan diturunkannya target nilai kontrak baru hingga akhir tahun, Haris optimis dapat mengejar target nilai kontrak yang masih kurang Rp7 triliun setelah direvisi. Menurutnya, beberapa proyek tetap masih berjalan dan ada beberapa proyek yang akan diraih perusahaan dalam waktu dekat.

"Pokoknya teman-teman optimis bisa tercapai, teman-teman operasional dan pemasaran yakin. Kami ada beberapa proyek yang tidak bisa disebutkan," ungkap Haris.

Pinjaman Sindikasi

Guna menutupi pendanaan dari APBN untuk proyek LRT yang tak kunjung cair, Adhi Karya menutupinya dengan berburu pinjaman bank. Haris bersyukur perusahaannya telah mengantongi komitmen sindikasi pembiayaan dari sindikasi Bank Mandiri, BNI, BRI, dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

"Nilai indikasinya Rp10 triliun, lead-nya Bank Mandiri. Jadi dari total pembiayaan proyek LRT Rp22 trilliun, Rp10 triliun dari sindikasi," papar Haris.

Pinjaman sindikasi tersebut berbentuk kas dan non kas. Namun, perusahaan masih menghitung kebutuhan non kas dalam proyek tersebut. Pinjaman sindikasi ini pun menjadi jalan keluar dari perusahaan dalam membiayai proyek LRT, karena dana APBN 2016 sendiri baru mulai mengalir pada 2018.

"Tahun ini tanda tangan, tahun 2018 mulai pembayaran dari APBN," ujarnya.

Nantinya, utang dari pinjaman sindikasi tersebut akan dibayar oleh pemerintah pada 2020 mendatang. Sebelum itu, skema pembayaran utang akan dibahas pada 2019, saat masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai.

"Seluruh kewajiban Adhi Karya bisa dikatrol pemerintah. Jadi, pada 2020 ada kewajiban pemerintah bayar ke lembaga yang meminjamkan dananya untuk proyek LRT," jelas Haris.

Untuk diketahui, rata-rata proyek konstruksi LRT hanya mencapai 6,5 persen. Bila dirinci, proyek konstruksi LRT untuk trase Cibubur-Cawang baru mencapai 12,7 persen, sedangkan Cawang-Dukuh Atas 3 persen, dan Cawang-Bekasi 4,8 persen. Tahun depan, perusahaan menargetkan rata-rata ada kemajuan 15 persen untuk masing-masing trase.

"Kalau sindikasi sudah keluar bisa kami kebut pengerjaannya, karena masuk Kota arah ke Dukuh Atas kami sudah mulai kerja," tutup Haris.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER