Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengungkapkan, dalam dua tahun ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) masih sering salah arah dalam menindak izin investasi.
"Di pusat sudah lumayan koordinasinya, pelayanan semakin baik. Tapi di Pemda masih sangat kurang. Pelayanan dan izin masih belum online," ujar Tom sapaan akrabnya di Bina Graha Istana Kepresidenan, Selasa (25/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk pendekatan kepada investor, bagaimana mendekatinya itu menurut saya masih perlu diperbaiki," lanjutnya.
Adapun gagasan penyuntikan investasi di bidang pengolahan limbah, lanjut Tom, datang dari target Menteri Pariwisata Arief Yahya yang membidik kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) menembus angka 20 juta kunjungan di tahun 2019.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang tahun 2015 lalu, realisasi kunjungan wisman telah mencapai 10,41 juta kunjungan. Sedangkan per Agustus 2016, BPS mencatat, wisman telah menembus angka 7,36 juta kunjungan.
Bersamaan dengan itu, BKPM tengah membidik sektor pariwisata sebagai ruang investasi yang akan digenjot Indonesia dengan menyiapkan perencanaan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang pariwisata.
"Bisa dibayangkan kalau wisatawan melonjak berkali-kali lipat, limbah manusia melonjak, sampah melonjak. Kalau tidak dipikirkan sekarang, bisa menjadi malapetaka," jelas Tom.
"Saya sedang jualan itu (PMA) kepada ahli-ahli sarana penunjang, seperti pengolahan limbah. Itu sangat boleh ke situ," katanya.
Sekadar informasi, percepatan investasi di sektor pariwisata, menurut Tom, menjadi ruang yang harus segera dikejar pemerintah di tengah pelemahan investasi di sektor perdagangan komoditas. (gir/ags)