Sri Mulyani Ngotot Defisit Anggaran Tak Lebih dari 2,7 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan keyakinannya bahwa defisit anggaran hingga akhir 2016 masih mengarah ke 2,7 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Taksiran ini memang melebar dari perkiraan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35 persen dari PDB.

"Perkiraan defisit 2,7 persen masih belum ada perubahan," tutur Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Direktorat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Senin (7/11) petang.

Ia mengungkapkan, pemerintah memprediksi adanya percepatan belanja di kuartal IV setiap tahunnya. Tak ayal, pemerintah telah mengantisipasi jika defisit makin melebar mulai bulan lalu.

"Kalau dilihat, pada kuartal terakhir, jalan satu bulan Oktober ini, defisitnya tentu akan meningkat karena itu tempat di mana belanja mengalami percepatan dan itu sesuai dengan yang kita ekspektasikan," ujarnya.

Defisit Oktober

Secara terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengonfirmasi pelebaran defisit bulan lalu dibandingkan realisasi defisit September 2016.

"Defisit per 31 Oktober Rp268,9 triliun atau 2,1 persen dari PDB," tutur Askolani kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.

Jika dibandingkan posisi bulan sebelumnya, realisasi defisit fiskal ini memang melebar. Tercatat, defisit fiskal per 30 September 2016 baru mencapai Rp224,3 triliun (1,79 persen PDB) atau 75,3 persen dari perkiraan defisit APBNP 2016.

Kendati demikian, realisasi ini lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun lalu yang tercatat Rp284 triliun atau sekitar 2,4 persen dari PDB.

Askolani mengungkapkan, realisasi pendapatan negara per akhir Oktober tercatat sebesar Rp1.186,2 triliun atau 66,4 persen dari target Rp1.786,2 triliun. Sekitar Rp870, 95 triliun diantaranya disumbang dari penerimaan pajak.

Sementara, realisasi belanja negara - terdiri dari belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa - telah mencapai Rp1.455,1 triliun atau 69,9 persen dari target Rp2.082,9 triliun.

Jika dirinci, realisasi belanja pemerintah pusat dilaporkan sebesar Rp857 triliun atau sekitar 65,6 persen dari target Rp1.306,7 triliun. Komponennya terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp481 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp376 triliun.

Berikutnya, realisasi penyaluran TKDD per 31 Oktober 2016 tercatat sebesar Rp598,1 triliun atau 77,04 persen dari pagu alokasi Rp776,3 triliun.

"Secara nominal, realisasi TKDD tersebut lebih tinggi Rp43,8 triliun dari realisasi periode yang sama tahun 2015, Rp554,2 triliun atau 83,39 persen dari pagu alokasi Rp664,6 triliun," tutur Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso, melalui pesan singkatnya. (gen)