Efek Tax Amnesty Reda, Pemerintah Diminta 'Putar Otak'
Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Kamis, 17 Nov 2016 07:08 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai, pemerintah perlu mewaspadai penyusutan penerimaan negara di tahun depan. Pasalnya, stimulus kas negara dari uang tebusan program pengampunan pajak atau tax amnesty tak banyak mengalir ke kas negara.
"Tahun depan tak ada penalti, berarti tidak ada lagi peningkatan pajak, seperti kemarin Rp97 triliun. Sehingga (pajak) kembali dapat dari yang normal saja," ungkap Chatib dalam UOB Indonesia Economic Outlook 2017 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (16/11).
Namun begitu, dari hasil pelaksanaan tax amnesty, setidaknya pemerintah masih memiliki potensi stimulus kas negara, yakni adanya peningkatan tax based dari para wajib pajak (WP) yang telah mengikuti tax amnesty.
Tambahan jumlah WP ini, tentu akan membayarkan kewajiban pajak di tahun depan, yang mana jumlah WP yang bertambah membuat penerimaan pajak reguler pemerintah juga bertambah.
Oleh karena itu, dari sisi tax based pemerintah akan bertambah karena adanya tambahan pembayar pajak baru (tax payer) dari periode I sampai periode III tax amnesty.
Namun begitu, pemerintah diyakini Chatib harus mampu menggenjot kembali jumlah tax payer. Pasalnya, tax payer saat ini tak cukup banyak untuk menjadi stimulus bagi kas negara.
"Kemarin sampai September ada 19 ribu, sampai Desember ini masih ada tapi saya berharap masih ada dari periode kedua sampai periode ketiga. Karena dengan itu, kita bisa mendapat kenaika pajak," kata Chatib.
Untuk tax payer yang harus digenjot pemerintah, memang menurut Chatib berasal dari kalangan non-pengusaha besar atau Unit Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pasalnya, tarif ringan dan datar untuk UMKM sebesar 0,5 persen, diyakini Chatib masih berpotensi merangkul banyak WP untuk mengikuti tax amnesty.
Adapun data tambahan WP yang saat ini telah dipegang Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan, lanjut Chatib dapat menjadi cara bagi pemerintah untuk menggenjot jumlah tax payer.
"Data karakteristik dari tax payer bisa dimanfaatkan oleh Ditjen Pajak dan pemerintah untuk lihat karakteristik tax payer sehingga bisa dikejar (yang lain)," imbuh Chatib.
Namun begitu, bila pemerintah tak bisa menambah jumlah tax payer, tentu imbasnya adalah penerimaan negara berupa pajak akan tetap datar. (gir)
"Tahun depan tak ada penalti, berarti tidak ada lagi peningkatan pajak, seperti kemarin Rp97 triliun. Sehingga (pajak) kembali dapat dari yang normal saja," ungkap Chatib dalam UOB Indonesia Economic Outlook 2017 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (16/11).
Namun begitu, dari hasil pelaksanaan tax amnesty, setidaknya pemerintah masih memiliki potensi stimulus kas negara, yakni adanya peningkatan tax based dari para wajib pajak (WP) yang telah mengikuti tax amnesty.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, dari sisi tax based pemerintah akan bertambah karena adanya tambahan pembayar pajak baru (tax payer) dari periode I sampai periode III tax amnesty.
"Kemarin sampai September ada 19 ribu, sampai Desember ini masih ada tapi saya berharap masih ada dari periode kedua sampai periode ketiga. Karena dengan itu, kita bisa mendapat kenaika pajak," kata Chatib.
Untuk tax payer yang harus digenjot pemerintah, memang menurut Chatib berasal dari kalangan non-pengusaha besar atau Unit Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pasalnya, tarif ringan dan datar untuk UMKM sebesar 0,5 persen, diyakini Chatib masih berpotensi merangkul banyak WP untuk mengikuti tax amnesty.
"Data karakteristik dari tax payer bisa dimanfaatkan oleh Ditjen Pajak dan pemerintah untuk lihat karakteristik tax payer sehingga bisa dikejar (yang lain)," imbuh Chatib.
Namun begitu, bila pemerintah tak bisa menambah jumlah tax payer, tentu imbasnya adalah penerimaan negara berupa pajak akan tetap datar. (gir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK