ESDM Berkeras Skema Penugasan Langsung Bangun Kilang Bontang
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Jumat, 18 Nov 2016 17:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkukuh menerapkan skema penugasan langsung kepada PT Pertamina (Persero) untuk membangun kilang Grass Root Refinery (GRR) di Bontang. Skema penugasan langsung dianggap mempercepat realisasi kilang yang berlokasi di Kalimantan Timur tersebut.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, percepatan ini diperlukan karena utilisasi kilang nasional tidak bisa memenuhi permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional. Menurut dia, utilitas kilang nasional saat ini hanya 800 ribu barel per hari, sementara kebutuhan BBM setiap harinya mencapai 1,6 juta barel.
"Kami juga lihat, dulu itu memang sudah rencana Pertamina, sehingga kami upayakan untuk dipercepat. Apalagi, ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Arahnya memang penugasan. Tapi, belum diputuskan. Sedang kami upayakan untuk penugasan langsung," ujarnya, Jumat (18/11).
Lebih lanjut ia menuturkan, proses skema penugasan langsung bisa lebih cepat 1,5 tahun dibanding skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pasalnya, identifikasi KPBU membutuhkan waktu dua tahun. Sementara, pemilihan mitra Pertamina di dalam penugasan langsung cuma 5-8 bulan.
"Arahnya penugasan langsung ini kan dengan pertimbangan percepatan pembangunan. Kalau dibandingkan KBPU, InsyaAllah, secara teori prosesnya bisa dipercepat. Untuk proses pengadaan, kemitraan dengan siapa, cari investor bagaimana, kan bisa dipercepat selama delapan bulan," tutur Arcandra.
Kilang Bontang merupakan proyek strategis nasional yang dilakukan dengan skema KPBU menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016. Kilang GRR Bontang rencananya akan berkapasitas 300 ribu barel per hari.
Proyek yang diestimasi menelan dana US$12 miliar hingga US$15 miliar tersebut merupakan satu dari dua kilang baru yang akan dibangun Pertamina dalam 10 tahun mendatang.
Ragukan Keuangan Pertamina
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, skema pembangunan kilang Bontang sampai saat ini masih berbentuk KPBU sesuai rapat Tim Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pada Februari 2016 lalu.
Memang, ia mengakui, kalau proses menggunakan skema KPBU terbilang lebih lama ketimbang skema penugasan. Namun, ia menilai, kondisi keuangan Pertamina yang dikhawatirkan tidak mumpuni untuk menggarap kilang Bontang.
"Kalau penugasan langsung, berapa uang Pertamina yang harus disetorkan untuk bikin perusahaan patungan (Joint Venture)? Ini kan artinya ada uang Pertamina keluar. Sementara, pemerintah kan belum tentu mengeluarkan Dana Dukungan Tunai Infrastruktur (Viability Gap Fund/VGF) untuk ini. Kalau KPBU kan uang Pertamina tidak keluar, tanpa VGF juga bisa jalan," terang Wahyu.
Wahyu mengungkapkan, pekan depan, rencananya kedua instansi akan mendiskusikan jalan tengah skema pembangunan kilang Bontang. Diharapkan, seluruh plus minus skema KPBU dan penugasan langsung bisa terlihat di dalam diskusi tersebut. Sehingga, pemerintah bisa memberi keputusan dengan cepat.
"Makanya, nanti akan kami bandingkan untung ruginya KPBU dan penugasan langsung di dalam diskusi dengan pak Wakil Menteri ESDM. Kami sedang jadwalkan, mudah-mudahan bisa minggu depan kami bisa bertemu," pungkasnya. (bir)
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, percepatan ini diperlukan karena utilisasi kilang nasional tidak bisa memenuhi permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional. Menurut dia, utilitas kilang nasional saat ini hanya 800 ribu barel per hari, sementara kebutuhan BBM setiap harinya mencapai 1,6 juta barel.
"Kami juga lihat, dulu itu memang sudah rencana Pertamina, sehingga kami upayakan untuk dipercepat. Apalagi, ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Arahnya memang penugasan. Tapi, belum diputuskan. Sedang kami upayakan untuk penugasan langsung," ujarnya, Jumat (18/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Arahnya penugasan langsung ini kan dengan pertimbangan percepatan pembangunan. Kalau dibandingkan KBPU, InsyaAllah, secara teori prosesnya bisa dipercepat. Untuk proses pengadaan, kemitraan dengan siapa, cari investor bagaimana, kan bisa dipercepat selama delapan bulan," tutur Arcandra.
Proyek yang diestimasi menelan dana US$12 miliar hingga US$15 miliar tersebut merupakan satu dari dua kilang baru yang akan dibangun Pertamina dalam 10 tahun mendatang.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, skema pembangunan kilang Bontang sampai saat ini masih berbentuk KPBU sesuai rapat Tim Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pada Februari 2016 lalu.
Memang, ia mengakui, kalau proses menggunakan skema KPBU terbilang lebih lama ketimbang skema penugasan. Namun, ia menilai, kondisi keuangan Pertamina yang dikhawatirkan tidak mumpuni untuk menggarap kilang Bontang.
Wahyu mengungkapkan, pekan depan, rencananya kedua instansi akan mendiskusikan jalan tengah skema pembangunan kilang Bontang. Diharapkan, seluruh plus minus skema KPBU dan penugasan langsung bisa terlihat di dalam diskusi tersebut. Sehingga, pemerintah bisa memberi keputusan dengan cepat.
"Makanya, nanti akan kami bandingkan untung ruginya KPBU dan penugasan langsung di dalam diskusi dengan pak Wakil Menteri ESDM. Kami sedang jadwalkan, mudah-mudahan bisa minggu depan kami bisa bertemu," pungkasnya. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK