Sri Mulyani Sindir Tak Ada BUMN yang Mentereng di Dunia

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum bisa dibanggakan di mata dunia. Artinya, menurut Sri Mulyani, Indonesia masih membutuhkan banyak profesional di bidangnya untuk melakukan pembangunan.

“Masak dari seluruh Indonesia, tidak ada BUMN yang terbaik di dunia? Entah dari size [ukuran], entah dari inovasi, entah dari governance [tata kelola],” keluhnya saat menyampaikan sosialisasi amnesti pajak di Kantor Pusat PT Pertamina, Rabu (30/11).

Bahkan, hingga kini masih ada neraca keuangan perusahaan pelat merah yang tidak sehat. Padahal, menurut Sri Mulyani, bentuk pengabdian BUMN secara sederhana bisa ditunjukkan dengan kinerja dan neraca keuangan yang sehat.

Selain itu, jika BUMN kinerjanya baik dan sehat, Sri Mulyani merasa percaya diri saat menjelaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta persetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Betapa rindunya saya memiliki BUMN yang baik. Jadi saya bisa mudah menjelaskan di DPR waktu menjelaskan pemberian PMN karena saya yakin bahwa PMN itu akan menjadi nilai ekuitas yang akan dipakai luar biasa. Betapa rindunya saya bisa mengatakan itu kepada rakyat Indonesia,” ujarnya.

“Betapa rindunya saya melihat ada satu BUMN yang bisa masuk ke dalam 500 perusahaan terbesar di dunia dengan governance yang baik,” ujarnya.

Pilihan Redaksi Menteri Keuangan, Jabatan Simalakama Bagi Seorang Sri Mulyani Kisruh Politik Dinilai Bikin Tax Amnesty Seret Sri Mulyani: Tak Ikut Tax Amnesty, Pejabat BUMN Memalukan

Sri Mulyani tidak ingin triliunan uang negara yang masuk sebagai modal BUMN, maupun pengorbanan penerimaan pajak, tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pejabat. Karena, setiap rupiah uang negara yang mengalir ke BUMN berarti ada pos anggaran pembangunan rakyat yang dikorbankan.

"Berapa juta rakyat miskin yang anggarannya mesti saya hilangkan untuk benerin balance sheet anda [BUMN]?," ujarnya.

Karenanya, Sri Mulyani juga mengutuk jika ada BUMN maupun pejabat di dalamnya yang tidak taat pajak, apalagi tidak memanfaatkan momentum amnesti pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya. (gir)