Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meramal perekonomian Indonesia tahun depan masih banyak terpengaruh ketidakpastian ekonomi global seperti yang terjadi tahun ini.
Untuk itu, Sri Mulyani menandaskan pemerintah perlu memiliki dan menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 secara efektif. Beruntung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyusun APBN 2017 dalam kondisi perekonomian yang tidak jauh berbeda dengan yang terjadi saat ini.
"Mulai dari kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS), terpilihnya Presiden AS Donald Trump, maupun kebijakan ekonomi moneter negara-negara maju dan kondisi perekonomian China,” kata Sri Mulyani, saat menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 di Istana Negara, Rabu (7/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tidak heran dengan keputusannya melakukan sejumlah perubahan dalam pelaksanakan APBNP 2016 guna menyesuaikan dengan kebutuhan negara.
"Hal ini dilaksanakan untuk menjaga kredibiltas instrumen fiskal dengan menjaga dan memperkuat pondasi ekonomi Indonesia agar tidak mudah terguncang," ujarnya.
Sri Mulyani menyebutkan APBN 2017 mengalokasikan anggaran untuk Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp7,5 triliun. Dana itu diberikan kepada 83 pemerintah daerah berkinerja baik sebagai penerima Penghargaan Dana Rekca.
"Penghargaan tersebut diharapkan dapat memacu daerah untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam menyediakan pelayanan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," jelas Sri Mulyani.
Ia menyebutkan jumlah daerah penerima DID pada 2017 meningkat dibanding 2016 yaitu dari 271 daerah menjadi 317 daerah.
"Alokasi tertinggi penerima DID juga meningkat dari Rp45 miliar menjadi Rp65 miliar," kata Sri Mulyani.
(gen)