Menteri BUMN Perintahkan BTN Biayai 750 Ribu KPR di 2018
Dinda Audriene | CNN Indonesia
Selasa, 13 Des 2016 15:34 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta manajemen PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) untuk membiayai 750 ribu unit kredit pemilikan rumah (KPR) pada 2018.
"Ini sekarang sudah sekitar 500 ribu unit, semoga tahun depan bertambah, lalu di 2018 bisa 750 ribu unit," ucap Rini, Selasa (13/12).
Menurut Rini, pemenuhan kebutuhan rumah (backlog) sebesar 13,5 juta unit rumah bukan hanya tugas pemerintah semata. Namun juga tugas pemangku kepentingan lainnya seperti Realestat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI).
Namun, untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah, bukan hanya dari sisi ketersediaan tetapi juga permintaan dari masyarakat yang didorong oleh KPR subsidi. Karena mayoritas masyarakat yang membutuhkan rumah adalah kelas menengah ke bawah.
Direktur Utama BTN Maryono menjelaskan, perusahaan telah mengucurkan KPR subsidi untuk 2,9 juta unit rumah dengan total kredit Rp84,8 triliun bila dihitung sejak 1976 lalu hingga September tahun ini.
Sementara tahun ini, BTN tercatat telah menyalurkan KPR untuk 187.588 unit rumah dengan dukungan KPR sebesar 361.139 unit rumah per akhir November lalu.
"Capaian itu memenuhi 96 dari target 570 ribu unit," imbuh Maryono.
Tahun depan, BTN berencana merilis produk baru berupa KPR mikro untuk menyediakan pembiayaan kepemilikan rumah bagi pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Untuk produk baru tersebut, BTN bekerja sama dengan dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas). Di mana Perum Perumnas akan menyediakan lokasi perumahannya, dan BTN akan menyediakan pembiayaannya.
"Mapping perumahannya telah disampaikan kepada kami untuk pembiayaan perumahan," ucap Maryono.
Menurut Maryono, harga untuk bangunan rumah tersebut nantinya sekitar Rp25 juta-Rp30 juta. Namun, harga tersebut belum termasuk tanah. Sementara, untuk suku bunganya sendiri akan diusahakan sama dengan KPR subsidi saat ini, yaitu lima persen.
"Itu harga untuk rumahnya, belum termasuk tanah. Harga murah belum termasuk tanah," jelas dia. (gen)
"Ini sekarang sudah sekitar 500 ribu unit, semoga tahun depan bertambah, lalu di 2018 bisa 750 ribu unit," ucap Rini, Selasa (13/12).
Menurut Rini, pemenuhan kebutuhan rumah (backlog) sebesar 13,5 juta unit rumah bukan hanya tugas pemerintah semata. Namun juga tugas pemangku kepentingan lainnya seperti Realestat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Utama BTN Maryono menjelaskan, perusahaan telah mengucurkan KPR subsidi untuk 2,9 juta unit rumah dengan total kredit Rp84,8 triliun bila dihitung sejak 1976 lalu hingga September tahun ini.
"Capaian itu memenuhi 96 dari target 570 ribu unit," imbuh Maryono.
Tahun depan, BTN berencana merilis produk baru berupa KPR mikro untuk menyediakan pembiayaan kepemilikan rumah bagi pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Untuk produk baru tersebut, BTN bekerja sama dengan dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas). Di mana Perum Perumnas akan menyediakan lokasi perumahannya, dan BTN akan menyediakan pembiayaannya.
"Mapping perumahannya telah disampaikan kepada kami untuk pembiayaan perumahan," ucap Maryono.
Menurut Maryono, harga untuk bangunan rumah tersebut nantinya sekitar Rp25 juta-Rp30 juta. Namun, harga tersebut belum termasuk tanah. Sementara, untuk suku bunganya sendiri akan diusahakan sama dengan KPR subsidi saat ini, yaitu lima persen.
"Itu harga untuk rumahnya, belum termasuk tanah. Harga murah belum termasuk tanah," jelas dia. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK