Sri Mulyani Mengaku Kelas Menengah Paling Banyak Nikmati APBN

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyatakan masyarakat golongan menengah merupakan penikmat terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam satu dekade terakhir.

"Kelas menengah menikmati cukup banyak dari APBN," tutur Sri Mulyani dari Indonesian Economic Outlook 2017 Partai Golkar di Hotel Mulia, Kamis (15/12).

Sri Mulyani mengungkapkan sejak 2005 hingga kini, pagu belanja negara terus meningkat dari Rp509 triliun menjadi lebih dari Rp2 ribu triliun.

Peningkatan pagu belanja itu juga diikuti oleh naiknya Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari Rp2.774 triliun pada 2005 menjadi lebih dari Rp12 ribu triliun. Kemudian, tingkat kemiskinan juga turun dari 16 persen menjadi sekitar 10 persen dan tingkat pengangguran juga turun dari 11,2 persen menjadi 5,2 persen.

Kelas menengah, menurut Sri Mulyani, mendapatkan manfaat terbesar dari APBN karena porsi subsidi dalam APBN dulu cukup besar.

"Sebelum subsidi BBM diturunkan, kita dulu pernah anggaran subsidi kita mencapai sekitar Rp300 triliun,"ujarnya.

Selain itu, anggaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) yang masuk dalam golongan kelas menengah, baik pusat dan daerah, setiap tahun juga meningkat. Hal ini berkonstribusi pada besarnya manfaat APBN yang diterima oleh kelas menengah.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga mengakui bahwa distribusi manfaat APBN belum optimal dalam menekan ketimpangan. Pasalnya, menurut Sri Mulyani, level kenikmatan yang dirasakan rakyat miskin atas membengkaknya APBN tak sebesar yang dirasakan oleh 1 persen penduduk terkaya di Indonesia.

Karenanya, pemerintah harus merancang APBN agar manfaatnya bisa dinikmati lebih besar dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat,terutama untuk kelompok masyarakat bahwa.

Pilihan Redaksi Istana 'Pede' MK Tolak Batalkan Undang-Undang Tax Amnesty 2017, Pemerintah Berkukuh Kenakan Cukai Plastik Sri Mulyani 'Pede' Redam Efek Domino Suku Bunga The Fed

Dari sisi pendapatan negara, redistribusi pendapatan masyarakat melalui pajak harus dilakukan dengan dengan lebih baik.

Sri Mulyani mengungkapkan, berdasarkan data realisasi amnesti pajak, nilai harta yang diungkap oleh lebih dari 490 wajib pajak menembus Rp4 ribu triliun. Dengan asumsi tarif pajak penghasilan 25 persen, maka selama ini negara kehilangan penerimaan pajak sebesar Rp1000 triliun.

"Rp1.000 triliun hilang yang harusnya bisa kita pakai untuk investasi kelompok [bawah] tadi. No wonder ketimpangan melonjak," ujarnya.

Dari sisi belanja, pemerintah juga harus mengalokasikan belanja yang bisa memberikan manfaat yang lebih merata. Misalnya, alokasi subsidi yang lebih tepat sasaran dan memperbesar alokasi belanja infrastruktur yang bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. (gir/gen)