Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan minimnya partisipasi perbankan nasional untuk membiayai proyek infrastruktur. Padahal, pembangunan infrastruktur perlu ditopang oleh pembiayaan yang memadai.
Sri Mulyani mengungkapkan berdasarkan data terakhir partisipasi bank untuk membiayai proyek infrastruktur hanya berkisar 8 sampai 10 persen.
"Jadi saya ingin menantang para
banker. Dari mereka yang hidupnya keren tiap hari, coba untuk bisa memberikan lebih," tutur Sri Mulyani saat menghadiri Seminar Nasional Infrastruktur 2016 di Hotel Four Season, Kamis (22/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memahami pelaku perbankan kerap beralasan bahwa sebagian besar sumber pembiayaan berasal dari tabungan dan deposito dalam jangka pendek.
Sementara, pembangunan infrastruktur membutuhkan sumber pembiayaan jangka panjang. Hal ini menyebabkan ketidakcocokan jatuh tempo (
maturity mismatch). Belum lagi pembiayaan perbankan juga harus memikirkan masalah exposure terhadap nilai tukar.
"Tapi kan saya [pemerintah] itu punya bank BUMN yang digaji tinggi-tinggi dan pintar-pintar untuk memikirkan bagaimana mengatasi itu," ujarnya.
"Kalau cuma datang ke Menteri Keuangan dan bilang, 'Bu, sumber pembiayaan saya adalah tabungan enam bulan dan saya harus
commit 20 tahun ada
maturity mismatch itu bisa enggak?,' ya kalau begini saya saja yang jadi
banker," tambahnya.
Pembiayaan obligasi korporasi ke sektor infrastruktur juga relatif rendah, yaitu hanya hanya sekitar 18 persen.
Di sisi lain, saat pemerintah menerbitkan obligasi atau sukuk, peminatnya membludak, bahkan bisa
oversubscribed empat hingga lima kali. Hal ini menunjukkan adanya potensi pembiayaan dari masyarakat.
"Yang dibutuhkan masyarakat hanya instrumen saja yang cocok dengan preferensi. Itu pekerjaan Anda (pelaku keuangan) untuk menciptakan penghubung antara aspirasi masyarakat yang memiliki sumber pembiayaan dengan proyek infrastruktur," ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menegaskan pemerintah akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memperdalam pasar keuangan.
"Tetapi saya juga meminta Anda melakukan bagian Anda untuk berinovasi, untuk lebih mendorong batasan sedikit, jangan cuma hidup di zona nyaman," tukasnya.
(gir/gen)