Kadin Minta Pemerintah Ganyang Impor Tekstil Ilegal
Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Jumat, 23 Des 2016 06:34 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah memperketat izin importasi tekstil dan produk tekstil (TPT) dan menertibkan impor ilegal ke Indonesia karena kian menggerus industri TPT dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno mencatat, secara legal, rata-rata angka impor TPT mencapai US$8 miliar per tahun. Namun, angka impor TPT diperkirakan lebih besar karena adanya sumbangan dari impor TPT ilegal.
Sedangkan, rata-rata angka ekspor TPT ke luar negeri hanya sebesar US$12,5 miliar. Otomatis, menurut Benny, pemerintah perlu menertibkan izin impor TPT, terutama impor ilegal untuk memperbaiki neraca perdagangan industri TPT.
"Kalau ini ditertibkan, bisa mengurangi importasi kira-kira US$2 miliar sampai US$3 miliar per tahun. Maka industri dalam negeri akan bagus," ucap Benny yang ditemui di kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kamis (22/12).
Benny menjelaskan, meluapnya izin impor membuat para pedagang tekstil lebih melirik tekstil hasil impor untuk diperdagangan, meski kualitas produk jauh tertinggal dibandingkan hasil industri TPT dalam negeri. Pasalnya, harga TPT dari luar negeri jauh lebih murah ketimbang hasil industri lokal.
Belum lagi, tekstil hasil impor ilegal lebih menarik karena harga yang ditawarkan lebih rendah. Sebab, hasil impor ilegal tak terusik Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan bea masuk.
"Harga produk mereka lebih murah dari China, bisa lebih murah sampai 15 persen, itu sudah dengan bea masuk. Kalau dia menyelundup, lebih murah lagi," sambung Benny.
Di satu sisi para pedagang tekstil mungkin meraih cuan yang menggiurkan, namun dari sisi lain, leher industri TPT lokal kian tercekik karena tak mampu bersaing dan kian ditinggalkan.
Sementara itu, data yang berbeda datang dari Kemenperin. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kemenperin, Ahmad Sigit Dwiwahjono mencatat, angka impor TPT tahun 2016 hanya sebesar US$5 miliar.
Namun begitu, Sigit membenarkan bahwa angka ini kian bertambah di tahun 2016 bila dibandingkan tahun lalu.
"Kenaikannya bisa mencapai 30 persen sampai 40 persen. Impor kain yang kita sayangkan karena besar sekali," kata Sigit pada kesempatan yang sama.
Sigit mencatat, tingginya impor kain atau TPT setengah jadi membuat kontribusi kain pada utilitas industri TPT tergerus dari sebelumnya sebesar 80 persen menjadi hanya sekitar 50 persen sampai 60 persen.
Kencangkan Ikat Pinggang
Sigit memastikan, kementeriannya akan memperketat importasi TPT melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga (K/L). Pasalnya, penertiban importasi ilegal tak cukup mengerahkan kemampuan Kemenperin saja.
"Kami bentuk tim di bawah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kementerian Perdagangan agar yang ilegal teratasi," tutur Sigit.
Adapun tim tersebut akan mengawasi dan mempersempit ruang-ruang impor ilegal yang dilakukan sejumlah oknum tak bertanggung jawab dengan menyusuri pelabuhan-pelabuhan tempat aksi impor ilegal berlangsung.
"Pelabuhan di luar Pulau Jawa, seperti Perlabuhan Dumai dan Pelabuhan Bitung, itu salah satu yang kita usulkan. Dibatasi titik masuknya," jelas Sigit.
Sementara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, kementeriannya akan menggalakkan program pendidikan kejuruan khusus dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di sektor industri TPT.
Adapun SDM yang menunjang, disebut Airlangga akan mampu membuat industri TPT lebih bisa bersaing dengan gempuran tekstil impor. Selain itu, Kemenperin juga mencatat, SDM yang terlibat di industri TPT cukup besar.
"Sektor ini akan menjadi fokus. Industri ini sangat berpengaruh karena melibatkan banyak masyarakat," tutup Airlangga. (gir)
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno mencatat, secara legal, rata-rata angka impor TPT mencapai US$8 miliar per tahun. Namun, angka impor TPT diperkirakan lebih besar karena adanya sumbangan dari impor TPT ilegal.
Sedangkan, rata-rata angka ekspor TPT ke luar negeri hanya sebesar US$12,5 miliar. Otomatis, menurut Benny, pemerintah perlu menertibkan izin impor TPT, terutama impor ilegal untuk memperbaiki neraca perdagangan industri TPT.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Benny menjelaskan, meluapnya izin impor membuat para pedagang tekstil lebih melirik tekstil hasil impor untuk diperdagangan, meski kualitas produk jauh tertinggal dibandingkan hasil industri TPT dalam negeri. Pasalnya, harga TPT dari luar negeri jauh lebih murah ketimbang hasil industri lokal.
"Harga produk mereka lebih murah dari China, bisa lebih murah sampai 15 persen, itu sudah dengan bea masuk. Kalau dia menyelundup, lebih murah lagi," sambung Benny.
Di satu sisi para pedagang tekstil mungkin meraih cuan yang menggiurkan, namun dari sisi lain, leher industri TPT lokal kian tercekik karena tak mampu bersaing dan kian ditinggalkan.
Sementara itu, data yang berbeda datang dari Kemenperin. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kemenperin, Ahmad Sigit Dwiwahjono mencatat, angka impor TPT tahun 2016 hanya sebesar US$5 miliar.
Namun begitu, Sigit membenarkan bahwa angka ini kian bertambah di tahun 2016 bila dibandingkan tahun lalu.
"Kenaikannya bisa mencapai 30 persen sampai 40 persen. Impor kain yang kita sayangkan karena besar sekali," kata Sigit pada kesempatan yang sama.
Sigit mencatat, tingginya impor kain atau TPT setengah jadi membuat kontribusi kain pada utilitas industri TPT tergerus dari sebelumnya sebesar 80 persen menjadi hanya sekitar 50 persen sampai 60 persen.
Kencangkan Ikat Pinggang
Sigit memastikan, kementeriannya akan memperketat importasi TPT melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga (K/L). Pasalnya, penertiban importasi ilegal tak cukup mengerahkan kemampuan Kemenperin saja.
"Kami bentuk tim di bawah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kementerian Perdagangan agar yang ilegal teratasi," tutur Sigit.
Adapun tim tersebut akan mengawasi dan mempersempit ruang-ruang impor ilegal yang dilakukan sejumlah oknum tak bertanggung jawab dengan menyusuri pelabuhan-pelabuhan tempat aksi impor ilegal berlangsung.
Sementara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, kementeriannya akan menggalakkan program pendidikan kejuruan khusus dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di sektor industri TPT.
Adapun SDM yang menunjang, disebut Airlangga akan mampu membuat industri TPT lebih bisa bersaing dengan gempuran tekstil impor. Selain itu, Kemenperin juga mencatat, SDM yang terlibat di industri TPT cukup besar.
"Sektor ini akan menjadi fokus. Industri ini sangat berpengaruh karena melibatkan banyak masyarakat," tutup Airlangga. (gir)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK