Pencairan Anggaran Melonjak, Sri Mulyani Blusukan ke KPPN
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Sabtu, 24 Des 2016 09:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan blusukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I, IV, VI, tadi malam (23/12). Kegiatan ini bertujuan untuk memonitor aktivitas pelayanan perbendaharaan negara terkait pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.
"Sampai 31 Desember 2016 pasti akan ada kenaikan pencairan anggaran dari seluruh komitmen yang telah dilakukan di kantor KPPN," tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers di KPPN Jakarta I, Jumat malam.
Ia mengungkapkan hingga kini, masih ada kecenderungan penumpukan tagihan dari satuan kerja Kementerian/Lembaga melalui pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN. Imbasnya, jumlah pengajuan SPM meningkat pada akhir tahun.
Kendati demikian, untuk akhir tahun ini, kondisi antrean panjang bisa direduksi. Pasalnya, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Modul Penerimaan Negara Generasi ke-II (MPN-G2) telah beroperasi penuh. Sistem ini memungkinkan administrasi belanja dan penerimaan negara dilakukan secara terintegrasi dan online.
Selain itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPN) juga telah melakukan mitigasi atas penumpukan dokumen SPM dengan cara simplifikasi dokumen pengajuan SPM dan otomatisasi. Strategi lainnya, DJPN juga melakukan pendekatan kepada satuan kerja yang masih memiliki pagu dana besar yang belum terserap hingga akhir tahun hingga pengaturan regulasi batas waktu pengajuan SPM.
Sri Mulyani juga menginstruksikan aparat DJPN untuk meningkatkan monitoring satuan kerja dalam hal penyampaian pencairan anggaran ke pihak ketiga yang menerima pembayaran dari pemerintah seperti kontrantor maupun supplier.
Ini dilakukannya karena mendapat laporan dari pihak ketiga yang merasa pencairan anggaran memakan waktu padahal seluruh dokumen telah disampaikan. Pencairan seharusnya sudah bisa dilakukan saat pihak ketiga telah menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari satuan kerja yang sebelumnya telah mengajukan SPM.
Dalam kunjungannya, Sri Mulyani berbincang dengan beberapa anggota satuan kerja yang tengah mengantre untuk mendapatkan pelayanan.
"Berapa SPM yang diserahkan hari ini? Tidak disusahin kan sama anak buah saya?," tutur Sri Mulyani kepada seorang anggota satuan kerja dari Kementerian Pariwisata.
"Tidak disusahin kok, Bu. Semua lancar," jawab anggota satuan kerja itu.
"Jawabnya harus begitu, biar saya senang," candanya.
Tak lupa Sri Mulyani memotivasi para pegawai KPPN yang harus lembur karena melayani para anggota satuan kerja.
"Sudah berapa SPM yang dilayani? Kerja sampai jam berapa jika sedang ramai di akhir tahun?," tanya Sri Mulyani kepada Kiswan, seorang petugas front office penerima SPM.
"Sudah puluhan SPM, Bu. Kami kalau sedang ramai bekerja sampai jam 7 malam dari pukul 08.00 WIB," jawab Kiswan yang telah dua tahun bekerja di KPPN VI.
Kiswan mengaku semakin termotivasi untuk bekerja setelah menerima kedatangan bendahara tertinggi di republik ini. Menurutnya, baru kali ini kantornya menerima kunjungan seorang Menkeu di akhir tahun.
"Kalau semenjak saya di sini, ini baru pertama kali menerima kedatangan Menteri Keuangan, biasanya Direktur Jenderal," ungkapnya.
Sebagai informasi, penutupan tahun anggaran 2016 di seluruh Indonesia diperkirakan akan terdapat sekitar 790.000 SPM yang akan diajukan satuan kerja K/L dan harus diselesaikan oleh KPPN di seluruh Indonesia. Sebanyak 65 persen diantaranya sudah diterima dan diproses.
Khusus untuk KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, estimasi tersebut berkisar pada angka 222.000 lebih SPM, dimana 104.000 lebih diantaranya akan diterima dan diproses pada penghujung tahun anggaran ini.
(tyo)
"Sampai 31 Desember 2016 pasti akan ada kenaikan pencairan anggaran dari seluruh komitmen yang telah dilakukan di kantor KPPN," tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers di KPPN Jakarta I, Jumat malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPN) juga telah melakukan mitigasi atas penumpukan dokumen SPM dengan cara simplifikasi dokumen pengajuan SPM dan otomatisasi. Strategi lainnya, DJPN juga melakukan pendekatan kepada satuan kerja yang masih memiliki pagu dana besar yang belum terserap hingga akhir tahun hingga pengaturan regulasi batas waktu pengajuan SPM.
Ini dilakukannya karena mendapat laporan dari pihak ketiga yang merasa pencairan anggaran memakan waktu padahal seluruh dokumen telah disampaikan. Pencairan seharusnya sudah bisa dilakukan saat pihak ketiga telah menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari satuan kerja yang sebelumnya telah mengajukan SPM.
Dalam kunjungannya, Sri Mulyani berbincang dengan beberapa anggota satuan kerja yang tengah mengantre untuk mendapatkan pelayanan.
"Berapa SPM yang diserahkan hari ini? Tidak disusahin kan sama anak buah saya?," tutur Sri Mulyani kepada seorang anggota satuan kerja dari Kementerian Pariwisata.
"Tidak disusahin kok, Bu. Semua lancar," jawab anggota satuan kerja itu.
"Jawabnya harus begitu, biar saya senang," candanya.
Tak lupa Sri Mulyani memotivasi para pegawai KPPN yang harus lembur karena melayani para anggota satuan kerja.
"Sudah berapa SPM yang dilayani? Kerja sampai jam berapa jika sedang ramai di akhir tahun?," tanya Sri Mulyani kepada Kiswan, seorang petugas front office penerima SPM.
"Sudah puluhan SPM, Bu. Kami kalau sedang ramai bekerja sampai jam 7 malam dari pukul 08.00 WIB," jawab Kiswan yang telah dua tahun bekerja di KPPN VI.
Kiswan mengaku semakin termotivasi untuk bekerja setelah menerima kedatangan bendahara tertinggi di republik ini. Menurutnya, baru kali ini kantornya menerima kunjungan seorang Menkeu di akhir tahun.
"Kalau semenjak saya di sini, ini baru pertama kali menerima kedatangan Menteri Keuangan, biasanya Direktur Jenderal," ungkapnya.
Sebagai informasi, penutupan tahun anggaran 2016 di seluruh Indonesia diperkirakan akan terdapat sekitar 790.000 SPM yang akan diajukan satuan kerja K/L dan harus diselesaikan oleh KPPN di seluruh Indonesia. Sebanyak 65 persen diantaranya sudah diterima dan diproses.
Khusus untuk KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, estimasi tersebut berkisar pada angka 222.000 lebih SPM, dimana 104.000 lebih diantaranya akan diterima dan diproses pada penghujung tahun anggaran ini.
(tyo)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK