ESDM Minta Inpex Hitung Ulang Rasio Balik Modal Blok Masela
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Rabu, 28 Des 2016 18:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Inpex Corporation mengkaji ulang tingkat pengembalian internal (Internal Rate of Return/IRR) proyek kilang Liquefied Natural Gas (LNG) blok Masela menjadi 12 hingga 15 persen. Angka ini lebih kecil dibanding permintaan Inpex sebelumnya sebesar 15 persen.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyebut, angka IRR itu masih ekonomis di tengah momentum kenaikan harga minyak dunia saat ini. Namun di dalam memastikan angka IRR, perlu dilakukan perbandingan terhadap investasi lain untuk menentukan apakah proyek tersebut diterima atau ditolak.
"Kalau mau berusaha harus di atas suku bunga deposito yang berada di angka 8 persen. Inpex minta IRR sebesar 15 persen, tapi kami minta di bawah itu sekitar 12 persen karena masih ekonomis," ujar Arcandra, Rabu (28/12).
Maka dari itu, pemerintah juga akan mengkaji lagi permintaan Inpex untuk menyesuaikannya dengan IRR yang diinginkan pemerintah.
Sebelumnya, Inpex meminta tiga permintaan demi mencapai angka IRR sebesar 15 persen. Ketiga permintaan tersebut adalah penambahan kapasitas kilang LNG dari 7,5 MTPA ke angka 9,5 MTPA, pengembalian biaya penyusunan rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) kilang LNG skema offshore yang dikategorikan sebagai sunk cost sebesar US$1,2 miliar, dan penggantian kontrak bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC) selama 10 tahun.
Terkait hal ini, Arcandra menyebut ada beberapa poin yang sudah sepakat maupun yang belum sepakat. Untuk itu, ia meminta Inpex untuk mengirimkan surat kembali kepada Kementerian ESDM jika memang menyetujui usulan pemerintah.
"Sampai akhirnya nanti mereka mengirim surat. Dan nanti kami balas dalam sebuah surat yang menyatakan bahwa kami sepakat dan sepaham dengan insentif ini," lanjutnya.
Kendati demikian, ia tak menyebut poin-poin permintaan Inpex yang disesuaikan. Namun, surat balasan Kementerian ESDM diharapkan terbit ketika Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berkunjung ke Indonesia pada 15 Januari 2017 mendatang.
"Tapi lebih baik Pak Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman yang cerita," tuturnya.
Pada pekan lalu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa pemerintah telah menyebut beberapa kepastian terkait permintaan Inpex agar IRR di blok Masela bisa sebesar 15 persen.
Yang pertama, pemerintah sepakat memberikan penggantian kontrak selama tujuh tahun, atau lebih kecil dari permintaan Inpex, yakni 10 tahun. Yang kedua adalah persetujuan untuk mengganti sunk cost sebagai komponen cost recovery, asal dana itu diaudit terlebih dahulu.
Yang ketiga adalah penambahan kapasitas kilang LNG lebih besar dari 7,5 MTPA, namun belum tentu sebesar 9,5 MTPA seperti yang diinginkan Inpex. Ia hanya menyebut, kapasitas kilang yang disepakati hanya 7,5 MTPA ditambah 474 MMBTU untuk gas industri.
Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja menyebut, permintaan penambahan kapasitas kilang itu muncul dari Kementerian Perindustrian. Namun, ia mengatakan jika penambahan kapasitas itu belum tentu disetujui. Pasalnya, pemerintah masih perlu memindai besaran cadangan Wilayah Kerja (WK) migas yang berada di laut Arafura tersebut.
"Semuanya sedang dibahas, apakah ditingkatkan produksinya atau tidak. kalau pun jadi, cukup tidak reservoir-nya. Semua sedang dioptimalkan," pungkas Wiratmaja.
Inpex sendiri mulai mengelola blok Masela sejak 1998 saat ditandatanganinya kesepakatan PSC dengan jangka waktu 30 tahun. Setelah itu, PoD pertama blok Masela ditandatangani Pemerintah pada 2010.
Kemudian pada 2014, Inpex bersama mitranya di blok Masela, Shell Upstream Overseas Services Ltd merevisi PoD setelah ditemukannya cadangan baru gas di Lapangan Abadi, Masela dari 6,97 TCF ke angka 10,73 TCF.
Di dalam revisi tersebut, kedua investor sepakat akan meningkatkan kapasitas fasilitas LNG dari 2,5 MTPA menjadi 7,5 MTPA. Jika rampung, pembangunan ini digadang akan menjadi proyek fasilitas LNG terbesar di dunia. Namun pada bulan Maret lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan pengembangan Blok Masela dilakukan secara onshore karena dinilai memiliki dampak yang lebih besar bagi masyarakat. (gen)
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyebut, angka IRR itu masih ekonomis di tengah momentum kenaikan harga minyak dunia saat ini. Namun di dalam memastikan angka IRR, perlu dilakukan perbandingan terhadap investasi lain untuk menentukan apakah proyek tersebut diterima atau ditolak.
"Kalau mau berusaha harus di atas suku bunga deposito yang berada di angka 8 persen. Inpex minta IRR sebesar 15 persen, tapi kami minta di bawah itu sekitar 12 persen karena masih ekonomis," ujar Arcandra, Rabu (28/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Inpex meminta tiga permintaan demi mencapai angka IRR sebesar 15 persen. Ketiga permintaan tersebut adalah penambahan kapasitas kilang LNG dari 7,5 MTPA ke angka 9,5 MTPA, pengembalian biaya penyusunan rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) kilang LNG skema offshore yang dikategorikan sebagai sunk cost sebesar US$1,2 miliar, dan penggantian kontrak bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC) selama 10 tahun.
"Sampai akhirnya nanti mereka mengirim surat. Dan nanti kami balas dalam sebuah surat yang menyatakan bahwa kami sepakat dan sepaham dengan insentif ini," lanjutnya.
Kendati demikian, ia tak menyebut poin-poin permintaan Inpex yang disesuaikan. Namun, surat balasan Kementerian ESDM diharapkan terbit ketika Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berkunjung ke Indonesia pada 15 Januari 2017 mendatang.
"Tapi lebih baik Pak Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman yang cerita," tuturnya.
Pada pekan lalu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa pemerintah telah menyebut beberapa kepastian terkait permintaan Inpex agar IRR di blok Masela bisa sebesar 15 persen.
Yang pertama, pemerintah sepakat memberikan penggantian kontrak selama tujuh tahun, atau lebih kecil dari permintaan Inpex, yakni 10 tahun. Yang kedua adalah persetujuan untuk mengganti sunk cost sebagai komponen cost recovery, asal dana itu diaudit terlebih dahulu.
Yang ketiga adalah penambahan kapasitas kilang LNG lebih besar dari 7,5 MTPA, namun belum tentu sebesar 9,5 MTPA seperti yang diinginkan Inpex. Ia hanya menyebut, kapasitas kilang yang disepakati hanya 7,5 MTPA ditambah 474 MMBTU untuk gas industri.
Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja menyebut, permintaan penambahan kapasitas kilang itu muncul dari Kementerian Perindustrian. Namun, ia mengatakan jika penambahan kapasitas itu belum tentu disetujui. Pasalnya, pemerintah masih perlu memindai besaran cadangan Wilayah Kerja (WK) migas yang berada di laut Arafura tersebut.
"Semuanya sedang dibahas, apakah ditingkatkan produksinya atau tidak. kalau pun jadi, cukup tidak reservoir-nya. Semua sedang dioptimalkan," pungkas Wiratmaja.
Inpex sendiri mulai mengelola blok Masela sejak 1998 saat ditandatanganinya kesepakatan PSC dengan jangka waktu 30 tahun. Setelah itu, PoD pertama blok Masela ditandatangani Pemerintah pada 2010.
Kemudian pada 2014, Inpex bersama mitranya di blok Masela, Shell Upstream Overseas Services Ltd merevisi PoD setelah ditemukannya cadangan baru gas di Lapangan Abadi, Masela dari 6,97 TCF ke angka 10,73 TCF.
Di dalam revisi tersebut, kedua investor sepakat akan meningkatkan kapasitas fasilitas LNG dari 2,5 MTPA menjadi 7,5 MTPA. Jika rampung, pembangunan ini digadang akan menjadi proyek fasilitas LNG terbesar di dunia. Namun pada bulan Maret lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan pengembangan Blok Masela dilakukan secara onshore karena dinilai memiliki dampak yang lebih besar bagi masyarakat. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK