Uang Tebusan Tembus Rp100 Triliun, Sri Mulyani Masih Kecewa

Jakarta, CNN Indonesia -- Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang digelar pemerintah sejak Juli 2016 lalu, dinyatakan sebagai program yang paling sukses pelaksanaannya di dunia. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku masih menyimpan rasa kecewa.

Kekecewaan tersebut diungkapkan Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Malang (UMM) pada Rabu (28/12) kemarin. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, ia kembali mengeluhkan rendahnya partisipasi Wajib Pajak (WP) dalam program tersebut.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mencatat, dari jutaan WP yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hanya sekitar 461 ribu WP yang meminta amnesti pajak. Mengutip dashboard amnesti pajak per hari ini, Kamis (29/12) jumlah WP yang ikut program tersebut sudah bertambah jadi 567.812 orang.

Sementara jumlah harta yang dideklarasikan per hari ini mencapai Rp4.182 triliun, terdiri dari deklarasi dalam negeri Rp3.036 triliun, deklarasi luar negeri Rp1.005 triliun, dan repatriasi mencapai Rp141 triliun.

Untuk jumlah uang tebusan, per hari ini jumlahnya menyentuh level Rp100 triliun dari target pemerintah Rp165 triliun.

“Tax Amnesty kita cukup sukses, tapi faktanya dibanding jumlah wajib pajak terdaftar, baru sedikit yang ikut tax amnesty. Kalau WP bayar pajak dengan benar, yang tadinya penerimaan Rp1.300 triliun bisa meningkat jadi Rp2 ribu triliun sesuai kebutuhan belanja, jadi kita tidak perlu utang,” ungkap Sri Mulyani, dikutip Kamis (29/12).

Pilihan Redaksi Sidak Layanan Tax Amnesty, Sri Mulyani Sempatkan Selfie Panen Klien Tax Amnesty, Sri Mulyani Tagih Pajak Konsultan PNS Juga Memohon Pengampunan Pajak

Rendahnya partisipasti tersebut menurut Sri Mulyani sangat disayangkan. Padahal setiap Rp1 triliun yang dibayarkan masyarakat melalui pajak setara dengan pembayaran 9.400 gaji guru, membantu 355 ribu orang miskin, bisa digunakan untuk membangun 155 kilometer jalan, membangun 3.451 jembatan, dan banyak hal lainnya.

“Selain itu, pemenuhan pajak akan mempertajam kemajuan belanja pendidikan hingga 27,4 persen, dan memperkuat pembangunan infrastuktur sebesar 123,4 persen,” tegasnya. (gen)