Pemerintah Ajak Swasta Garap Kereta Jakarta-Surabaya

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menawarkan opsi pembiayaan baru, yaitu Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk proyek revitalisasi jalur kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya.

"Kepala Bappenas sudah menawarkan opsi KPBU atau government to business, tetapi Jepang masih tetap ingin skema government to government (G to G)," kata Prasetyo Boeditjahjono, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, dilansir Antara, Senin (9/1).

Prasetyo mengatakan, keinginan Pemerintah Jepang untuk tetap menggunakaan skema antarpemerintah (G to G) tersebut karena dinilail lebih cepat dalam proses, baik pembiayaannya maupun pembangunannya.

Pilihan Redaksi Kemacetan Imbas Proyek Tol Jakarta-Cikampek Jadi Fokus Investasi Kereta Semicepat Jakarta-Surabaya Rp 80 T Emiten Konstruksi Kerek Belanja Modal Manfaatkan Peluang Emas

"Kalau G to B (government to business) atau B to B (business to business), Jepang menilai akan sulit karena Jepang memang lebih mengerti dalam pembangunan infrastruktur transportasi," ujarnya.

Ia mengungkapkan, yang paling memungkinkan untuk skema KPBU adalah hanya untuk pengadaan sarana serta perawatannya karena akan sulit untuk mengembalikan seluruh investasi proyek revitalisasi jalur kereta tersebut.

"Karena (porsi alokasi pembiayaan) prasarana paling sedikit memakan biaya 80 persen dari total pembangunan, itu sangat berat darimana untuk mengembalikan investasinya itu?" tuturnya bertanya.

Terlebih, menurut dia, proyek revitalisasi jalur kereta utara Jawa tersebut sangat berbeda dengan proyek pembangunan jalan tol, di mana balik modal lebih cepat diperoleh. "Sangat jauh berbeda sekali," imbuhnya.

Makanya, Prasetyo menyebutkan, kewajiban Pemerintah dalam proyek revitalisasi jalur kereta api semicepat Jakarta-Surabaya memerlukan biaya sebesar Rp80 triliun dan bersumber dari APBN.

"Sampai hari ini, kami masih tetap menggunakan APBN, supaya agak lebih enak dalam pembahasannya," terang dia.

Sebab, skema pembiayaan tersebut baru akan ditentukan setelah studi kelaikan (feasibility study) dan kajian teknis (detailed engineering design) rampung.

Ia menambahkan, Pemerintah Jepang telah bertemu Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan secara intens dan akan dipastikan seluruh proyek infrastruktur transportasi antara Indonesia-Jepang saat kedatangan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pekan depan, termasuk juga Proyek Pelabuhan Patimban, Jawa Barat. (bir/gen)