Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sinyal bakal menerbitkan seluruh obligasi negara berdenominasi valuta asing (valas) pada paruh pertama tahun ini. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global hingga akhir tahun.
"Kami melihat situasi globalnya. Kalau globalnya sedikit agak goyang kita akan coba percepat eksekusi untuk obligasi terutama yang valas," tutur Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Scenaider Clasein Siahaan saat ditemui di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Kamis (12/1).
Untuk pembiayaan tahun lalu, pemerintah juga menerbitkan seluruh obligasi negara berdenominasi valas sebelum semester I berakhir. Obligasi tersebut terdiri dari obligasi global berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS), obligasi global syariah (sukuk global) berdenominasi dolar AS, obligasi dalam denominasi euro, dan obligasi dalam denominasi yen (samurai
bond).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Scenaider, jika Donald J Trump resmi menjabat sebagai Presiden AS, AS akan lebih protektif terhadap perdagangan dari China. Jika hal itu terjadi maka China akan melakukan tindakan balasan. Hal itu dikhawatirkan akan merugikan ekonomi di kedua negara.
"Kalau dua-dua negara itu (AS dan China) lebih buruk maka negara lain yang mempunyai hubungan dengan kedua negara itu akan kena dampaknya," ujarnya.
David Sumual, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, menilai pemerintah sebaiknya sesegera mungkin mengamankan pembiayaan tahun mungkin, terutama untuk yang berdenominasi valas. Senada dengan Scenaider, David menilai tahun ini masih diliputi dengan ketidakpastian.
Selain karena kebijakan Trump, pelaku pasar juga mengantisipasi kemungkinan kenaikan agresif suku bunga Bank Sentral AS (The Fed).Konsekuensinya, pemerintah di negara berkembang akan mengerek kupon obligasi yang ditawarkan.
"Kalau The Fed lebih agresif maka imbal hasil, kupon yang harus kita berikan lebih tinggi" kata David secara terpisah.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan pembiayaan melalui utang tahun ini sebesar Rp384,69 triliun yang terdiri dari SBN neto sebesar Rp399,9 triliun dan pinjaman neto sebesar minus Rp15,30 triliun. Penerbitan yang sebesar Rp399,9 triliun atau secara bruto mencapai Rp597,035 triliun akan dilakukan melalui penerbitan di pasar domestik dan internasional.
Penerbitan SBN yang akan dilakukan dalam denominasi valas, direncanakan maksimum sebesar Rp149,25 triliun atau 25 persen dari target bruto penerbitan SBN. Pada akhir tahun lalu, pemerintah telah menerbitkan obligasi global sebesar US$3,5 miliar atau setara dengan 47 triliun sebagai bagian dari strategi pembiayaan di awal (pre-
funding).
(gen)