Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempertimbangkan empat lokasi sebagai tahap awal pelaksanaan subsidi tertutup
Liquefied Petroleum Gas (LPG/Elpiji). Keempat lokasi tersebut adalah Pulau Bali, Bangka, Batam, dan Lombok.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Setyorini Tri Hutami mengatakan, keempat lokasi tersebut dipilih karena sesuai dengan kriteria percontohan Kementerian ESDM. Yaitu ada penduduk yang padat di dalam sebuah pulau yang terbatas.
Jika pelaksanaan subsidi tertutup di tempat percontohan berhasil, maka pemerintah bisa mengimplementasikannya di pulau Jawa yang terbilang lebih padat penduduk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pelaksanaan bisa dilakukan di Jawa hingga Bali. Jika penduduk Jawa terlalu banyak, maka distribusi tertutup bisa dilakukan di tempat padat penduduk seperti Batam, Bangka, Bali, dan Lombok," jelas Setyorini, Selasa (17/1).
Lebih lanjut ia mengatakan, penentuan lokasi final ini nantinya menjadi inisiasi Kementerian Sosial (Kemensos). Pasalnya, pembelian elpiji bersubsidi nantinya akan diintegrasikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS/Kartu Combo) yang diterbitkan oleh Kemensos.
Sehingga, penerima subsidi elpiji ini nantinya merupakan kelompok masyarakat miskin sesuai kriteria Kemensos dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Namun sampai saat ini, distribusi KKS pun terbilang belum merata. Wanita yang akrab disapa Rini ini menyebut, baru 800 ribu KK di Indonesia yang telah menerima kartu tersebut. Sehingga, ada kemungkinan distribusi kartu combo itu belum menyentuh empat lokasi yang dipersiapkan Kementerian ESDM.
"Makanya, nanti lokasi implementasi ini tergantung Kemensos. Jika lokasi itu telah dipilih, maka Kemensos bisa memutuskan, apakah pelaksanaan subsidi elpiji tertutup bisa langsung diimplementasikan di Jawa, atau bagaimana," terangnya.
Melengkapi ucapan Rini, Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, pelaksanaan subsidi tertutup elpiji paling tepat langsung dilakukan di Jawa dan Bali. Alasannya, 60 persen elpiji bersubsidi terdapat di dua pulau tersebut. Oleh karenanya, ia mengklaim 60 persen masalah distribusi elpiji bersubsidi selesai jika pemerintah merampungkan distribusi di dua lokasi itu.
"Elpiji bersubsidi hanya berhak dinikmati oleh orang yang tidak mampu, namun KKS yang diterbitkan Kemensos ini kan belum menyentuh semua orang. Tapi bukan berarti subsidi tertutup tak bisa dimulai jika belum ada kartunya," tuturnya.
Menurut data Kementerian ESDM, saat ini tabung epliji 3 kg sudah terdistribusi kepada 57 juta rumah tangga. Namun, sesuai data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), hanya 25,7 juta KK yang terbilang pantas mendapatkan elpiji bersubsidi. Sehingga, akan ada 31,3 juta KK yang tidak bisa mendapatkan elpiji bersubsidi di tahun ini.
Sebagai informasi, volume elpiji bersubsidi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dipatok sebesar 7,09 juta ton. Angka itu lebih besar dibanding APBNP tahun 2016 sebesar 6,25 juta ton.
(gen)