Mei, Pertaruhan Kesuksesan Bagi Hasil Gross Split ala Jonan
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Kamis, 19 Jan 2017 16:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaku usaha hulu migas tidak mau terlalu optimistis dengan pemberlakuan kontrak bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC) gross split sebagai pengganti PSC cost recovery. Daripada terlalu yakin, pelaku usaha memilih untuk menunggu dampak dari perubahan rezim PSC tersebut.
Direktur Indonesian Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah berkaca dari pelaksanaan gross split bagi lapangan migas non konvensional melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 38 Tahun 2015, yang hingga saat ini tidak bisa menggaet investor.
Menurutnya, mengganti sistem PSC bukan satu-satunya cara dalam menggaet investasi hulu migas. Pemerintah, lanjutnya, seharusnya bisa memastikan bahwa tingkat keekonomian bisa lebih baik dibandingkan PSC cost recovery.
"Kami apresiasi saat ini ada implementasi gross split. Yang kami ingin tekankan, tolak ukur pemain existing saat ini adalah perbandingan dengan apa yang dimilikinya saat ini. Jika memang tidak lebih baik, ya tidak diambil," terang Sammy, Kamis (19/1).
Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah juga seharusnya menjabarkan secara rinci peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) setelah gross split mulai diberlakukan.
Memang, urusan penganggaran kegiatan operasional tidak menjadi ranah regulator hulu migas itu. Namun, pelaku usaha masih membutuhkan kejelasan mengenai persetujuan rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) dan rencana kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melalui Work Program and Budget (WP&B).
Pasalnya, investor masih belum menemukan bukti bahwa proses perizinan bisa lebih mudah dan menghasilkan rentang waktu yang lebih sedikit antara eksplorasi dan produksi migas pertama.
Sebelumnya, pemerintah sendiri berharap implementasi gross split bisa membuat rentang waktu antara eksplorasi dan produksi migas pertama bisa menjadi 12 atau 13 tahun, dari angka saat ini yakni 15 tahun.
"Kami tunggu bagaimana SKK Migas mengelola ini. Apakah benar nantinya proses lebih simpel dan time to production lebih pendek," terangnya.
Pertaruhan Mei 2017
Selain itu, Sammy mengatakan bahwa bukti keberhasilan gross split ini nantinya juga bisa terlihat di dalam lelang Wilayah Kerja (WK) migas bulan Mei mendatang. Jika sistem ini gagal menarik investor, ia yakin pemerintah akan membuka diri dengan masukan lain dari dunia usaha.
"Time will tell. Nantinya bisa dilihat ketika penawaran WK migas baru di bulan Mei, apakah akan menggembirakan atau tidak," jelas Sammy.
Sebagai informasi, pemerintah akhirnya mengubah rezim PSC cost recovery menjadi gross split yang tercantum di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017. Gross split sendiri adalah skema bagi hasil produksi migas, di mana split antara pemerintah dan KKKS dilakukan tepat setelah produksi migas bruto dihasilkan.
Sistem ini berbeda dengan PSC cost recovery, di mana split antara pemerintah dan KKKS akan dilakukan setelah produksi bruto dikurangi produksi tertentu dari sebuah blok migas (First Tranche Petroleum/FTP) dan pemulihan biaya produksi migas yang dikeluarkan KKKS (cost recovery).
Di dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan split dasar bagi produksi minyak sebesar 57 persen bagi pemerintah dan 43 persen bagi KKKS. Sementara itu, split dasar bagi produksi gas terbilang 52 persen bagi negara dan 48 persen bagi KKKS. (gen)
Direktur Indonesian Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah berkaca dari pelaksanaan gross split bagi lapangan migas non konvensional melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 38 Tahun 2015, yang hingga saat ini tidak bisa menggaet investor.
Menurutnya, mengganti sistem PSC bukan satu-satunya cara dalam menggaet investasi hulu migas. Pemerintah, lanjutnya, seharusnya bisa memastikan bahwa tingkat keekonomian bisa lebih baik dibandingkan PSC cost recovery.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah juga seharusnya menjabarkan secara rinci peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) setelah gross split mulai diberlakukan.
Pasalnya, investor masih belum menemukan bukti bahwa proses perizinan bisa lebih mudah dan menghasilkan rentang waktu yang lebih sedikit antara eksplorasi dan produksi migas pertama.
Sebelumnya, pemerintah sendiri berharap implementasi gross split bisa membuat rentang waktu antara eksplorasi dan produksi migas pertama bisa menjadi 12 atau 13 tahun, dari angka saat ini yakni 15 tahun.
"Kami tunggu bagaimana SKK Migas mengelola ini. Apakah benar nantinya proses lebih simpel dan time to production lebih pendek," terangnya.
Selain itu, Sammy mengatakan bahwa bukti keberhasilan gross split ini nantinya juga bisa terlihat di dalam lelang Wilayah Kerja (WK) migas bulan Mei mendatang. Jika sistem ini gagal menarik investor, ia yakin pemerintah akan membuka diri dengan masukan lain dari dunia usaha.
"Time will tell. Nantinya bisa dilihat ketika penawaran WK migas baru di bulan Mei, apakah akan menggembirakan atau tidak," jelas Sammy.
Sebagai informasi, pemerintah akhirnya mengubah rezim PSC cost recovery menjadi gross split yang tercantum di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017. Gross split sendiri adalah skema bagi hasil produksi migas, di mana split antara pemerintah dan KKKS dilakukan tepat setelah produksi migas bruto dihasilkan.
Sistem ini berbeda dengan PSC cost recovery, di mana split antara pemerintah dan KKKS akan dilakukan setelah produksi bruto dikurangi produksi tertentu dari sebuah blok migas (First Tranche Petroleum/FTP) dan pemulihan biaya produksi migas yang dikeluarkan KKKS (cost recovery).
Di dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan split dasar bagi produksi minyak sebesar 57 persen bagi pemerintah dan 43 persen bagi KKKS. Sementara itu, split dasar bagi produksi gas terbilang 52 persen bagi negara dan 48 persen bagi KKKS. (gen)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK