Ketua ORI Amzulian Rifai mengungkapkan laporan yang diterima merupakan laporan yang sebelumnya telah dilaporkan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait namun pengaduan itu belum menemukan titik penyelesaian.
"Laporan ke Ombudsman itu kalau mekanisme internal itu sudah dilakukan. Kalau belum, berkasnya kami kembalikan," tutur Amzulian di Kantor OJK, Jumat (27/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasalnya, hak masyarakat untuk menerima pelayanan publik yang baik dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Ke depan, ORI akan meningkatkan koordinasi dengan berbagai K/L agar ORI bisa menjalankan perannya sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik dan mediator dalam penyelesaian pengaduan dengan optimal. (gen)