Dua Kartu Sakti Jokowi Ampuh Pangkas Ketimpangan Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengklaim penurunan angka ketimpangan atau rasio gini merupakan hasil dari program pengendalian ketimpangan yang gencar dilakukan pemerintah sepanjang tahun lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka rasio gini per September 2016 lalu sebesar 0,394 atau turun tipis dari rasio gini Maret 2016 sebesar 0,397.

"Itu karena program untuk memperhatikan 40 persen penduduk terparah yang mulai menunjukkan hasil," ujar Bambang di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (1/2) malam.

Berdasarkan catatan BPS, kenaikan pengeluaran 40 persen masyarakat golongan bawah sebesar 4,56 persen. Kemudian, 40 persen masyarakat golongan menengah mencapai 11,69 persen dan masyarakat golongan atas sebesar 3,83 persen.

Bambang merinci, program pengendalian ketimpangan tersebut dilakukan pemerintah melalui beberapa langkah. Pertama, pemberian layanan pendidikan dan kesehatan, seperti pemberian bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kemudian, pemerintah juga memberikan fasilitas pembiayaan perumahan bagi warga miskin, termasuk pemberian subsidi.

Selain itu, lanjut Bambang, ketimpangan juga tergerus berkat pencairan dana desa yang diberikan pemerintah. Adapun pemerintah memberikan dana desa sebesar Rp21,7 triliun di 2015.

Lalu, angkanya meningkat menjadi Rp46,9 triliun di tahun lalu. Sedangkan untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp60 triliun untuk dana desa.

Pilihan Redaksi Orang Miskin dan Menjamurnya Kelompok Radikal di Indonesia Yogyakarta Punya Ketimpangan Ekonomi Tertinggi di Indonesia Jokowi Siapkan Banyak Cara Pangkas Ketimpangan Ekonomi

Ke depan, dengan peningkatan alokasi dana desa, pemerintah berharap rasio gini dapat menurun, setidaknya menyentuh 0,39 di tahun ini.

"Mudah-mudahan kita berharap tahun ini 0,39. Tahun depannya 0,38," tutup Bambang.

Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto menilai penurunan rasio gini didukung dulu oleh peningkatan jumlah dan persentase penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri atau dibantu pekerja tidak dibayar yang merupakan kelompok terbesar pada kelas menengah. Adapun hal ini terlihat dari pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Selain itu, adanya kenaikan pengeluaran kelompok bawah yang dipengaruhi pembangunan infrastruktur padat karya da beragam skema perlindungan dan bantuan sosial dari pemerintah, seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Sebagai informasi, berdasarkan catatan BPS, rasio gini di perkotaan sebesar 0,409 dan rasio gini di pedesaan 0,316 pada September 2016. (gen)