Menyisir Biang Kisruh di Tubuh Pertamina

Sayang, seluruh pencapaian itu harus ternoda oleh ketidakakuran Dwi dan Ahmad. Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng pernah merinci beberapa kasus di mana keduanya tak pernah sejalan.

Kasus pertama adalah masalah persetujuan impor BBM jenis solar. Saat itu, Ahmad dianggap menyalahi wewenang sebagai Wakil Direktur Utama setelah menandatangani persetujuan impor. Padahal, dokumen itu seharusnya ditandatangani langsung oleh Dwi selaku Direktur Utama.

Selain itu, ketidaksepakatan antara keduanya juga menyebabkan 20 tenaga kerja stategis tak kunjung diganti meski masa jabatannya telah habis. Salah satu contohnya adalah posisi pemimpin PT Pertamina Gas (Pertagas) yang sempat kosong selama beberapa waktu.

Malangnya, ketidakcocokan antara keduanya disorot tajam oleh para komisaris. Dengan dalih komunikasi yang tidak lancar, dewan komisaris Pertamina memilih untuk memberhentikan Ahmad dan Dwi.

Bahkan, dewan komisaris seolah menyalahkan Dwi karena tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Anehnya, Tanri bilang jika krisis kepemimpinan ini baru muncul setelah Ahmad naik tingkat ke posisi Wakil Direktur Utama pada Oktober tahun lalu. Jika kondisi ini dipertahankan, maka akan terjadi keterlambatan kinerja di tubuh BUMN itu.

Padahal, selama dua tahun Dwi menjabat sebagai Direktur Utama, jarang ada suara sumbang muncul dari tubuh Pertamina yang menyeruak ke permukaan. Selain itu, jika masalahnya adalah kepemimpinan, mengapa perselisihan itu terkuak setelah Ahmad menjadi Wakil Direktur Utama?

Ahmad Bambang dipercaya Menteri BUMN Rini Soemarno menjadi Wadirut Pertamina mulai Oktober 2016 lalu. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Direktur Eksekutif Indonesia Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, pencopotan Dwi dan Ahmad yang dilandasi sikap kepemimpinan dirasa aneh mengingat selama ini kinerja Pertamina baik-baik saja. Ia bilang, jika memang kepemimpinan ini berdampak pada kinerja, buktinya saat ini Pertamina masih membukukan laba yang cemerlang.

Untuk itu, ada baiknya pemerintah memaparkan alasan utama dibalik pemakzulan dua tokoh penting BUMN minyak itu. "Harusnya publik diberi kesempatan untuk tahu, apa sebetulnya yang terjadi?" katanya.

---