DPR dan OJK Sepakat Bikin Panja AJB Bumiputera
CNN Indonesia
Selasa, 07 Feb 2017 18:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati pembentukan panitia kerja (panja) untuk membahas persoalan yang ada pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Misbakhun mengatakan panja tersebut tidak akan mencampuri proses restrukturisasi yang sudah berjalan merupakan aksi korporasi. Kendati demikian, peran panja nantinya akan sebagai pengawas yang mengamati proses penyelesaian agar tidak berdampak negatif ke publik, terutama masyarakat pemegang polis.
"Kami bentuk panja karena apa? Karena kalau rapat seperti ini kan harus terbuka. Kami ingin supaya data-data yang ada bisa secara hati - hati sampai ke masyarakat, dengan resonansi yang lebih halus, " tutur Misbakhun di sela rapat kerja antara OJK dan Komisi XI DPR, Selasa (7/6).
Anggota Komisi XI DPR dari PDIP Johnny G Plate mengungkapkan keberadaan panja tersebut akan menindaklanjuti pertanyaan yang selama ini bermunculan di masayarakat.
Menurut Johnny, meskipun saat ini belum ada kerugian negara, persoalan AJB Bumiputera telah menimbulkan kerugian di masyarakat, terutama pemegang polis.
"Kalau negara memang belum ada kerugian, tapi kan kalau untuk masyarakat ini besar kerugiannya. Makanya kami sebagai perwakilan masyarakat ingin tahu, keputusan apa yang nanti akan diambil OJK, jangan sampai melibatkan persoalan baru," ujarnya.
Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng menyatakan selanjutnya Komisi XI akan melakukan rapat internal untuk memilih anggota panja. Namun, Melchias belum bisa menargetkan kapan panja tersebut terbentuk.
"Kita tidak mau cepat-cepat. Persoalan ini tidak mungkin diselesaikan dalam waktu cepat. Kalau memang perlu dilakukan audit forensik ya dilakukan, " ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, AJB Bumiputera membutuhkan Rp30 triliun untuk membiayai klaim pemegang polis hingga mencapai lima tahun ke depan. Sementara, dana cadangan yang dimiliki perusahaan asuransi tertua itu tak sampai separuhnya.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Misbakhun mengatakan panja tersebut tidak akan mencampuri proses restrukturisasi yang sudah berjalan merupakan aksi korporasi. Kendati demikian, peran panja nantinya akan sebagai pengawas yang mengamati proses penyelesaian agar tidak berdampak negatif ke publik, terutama masyarakat pemegang polis.
"Kami bentuk panja karena apa? Karena kalau rapat seperti ini kan harus terbuka. Kami ingin supaya data-data yang ada bisa secara hati - hati sampai ke masyarakat, dengan resonansi yang lebih halus, " tutur Misbakhun di sela rapat kerja antara OJK dan Komisi XI DPR, Selasa (7/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Johnny, meskipun saat ini belum ada kerugian negara, persoalan AJB Bumiputera telah menimbulkan kerugian di masyarakat, terutama pemegang polis.
Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng menyatakan selanjutnya Komisi XI akan melakukan rapat internal untuk memilih anggota panja. Namun, Melchias belum bisa menargetkan kapan panja tersebut terbentuk.
"Kita tidak mau cepat-cepat. Persoalan ini tidak mungkin diselesaikan dalam waktu cepat. Kalau memang perlu dilakukan audit forensik ya dilakukan, " ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, AJB Bumiputera membutuhkan Rp30 triliun untuk membiayai klaim pemegang polis hingga mencapai lima tahun ke depan. Sementara, dana cadangan yang dimiliki perusahaan asuransi tertua itu tak sampai separuhnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK