Penerimaan Pajak jadi Jurus Sri Mulyani Gunting Ketimpangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadikan penerimaan pajak sebagai jurus pamungkas pemerintah memperkecil angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Ia mengklaim, resep tersebut telah ia rancang sejak sebelum dirinya ditunjuk menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wanita yang kerap disapa Ani itu mengatakan, upaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia menjadi salah satu misinya sebagai pengelola uang negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menggunakan instrumen penerimaan pajak dan transfer daerah yang setiap tahun dijatah kepada masing-masing pemerintah daerah.

"Kami ingin menggunakan anggaran untuk seluruh masyarakat Indonesia secara merata," ujar Sri Mulyani, di depan ratusan investor dalam acara Mandiri Investement Forum, Rabu (8/2).

Dari seluruh daerah yang ada di Indonesia, tahun lalu Pulau Jawa tercatat sebagai penyumbang pajak terbesar di Indonesia yakni mencapai Rp1.143 triliun atau 80,1 persen dari total pajak secara nasional.

Kendati menjadi kontributor terbesar, pemerintah tidak langsung menjadikan pulau Jawa sebagai daerah penerima anggaran belanja terbesar atau sesuai dengan pencapaian penerimaannya.

Pulau Jawa disebutnya hanya menikmati anggaran belanja pemerintah daerah mencapai Rp302,8 triliun, lebih rendah dari kontribusi pajaknya.

Dana transfer daerah yang besar justru disebar ke beberapa pulau yang penerimaan pajaknya lebih kecil daripada anggaran belanjanya.

Menurut Sri Mulyani, belanja pemerintah yang lebih besar ini merupakan insentif bagi Kepala Daerah agar mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerahnya di tengah perlambatan ekonomi global.

Sebagai contoh, tahun lalu kontribusi pajak yang berasal dari Pulau Sumatera hanya mencapai Rp141,1 triliun atau 10,1 persen dari penerimaan pajak secara nasional. Penerimaan pajak di pulau tersebut dipengaruhi oleh jatuhnya harga komoditas global, pasalnya mayoritas perekonomian di pulau itu digerakan oleh sektor pertambangan dan perkebunan.

Hal serupa juga terjadi di Kalimantan. Tahun lalu pulau tersebut hanya menyumbang penerimaan pajak mencapai Rp86 triliun atau 6 persen dari total penerimaan nasional.

Namun pemerintah tetap menganggarkan belanja pemerintah hingga Rp93,9 triliun untuk membantu pemulihan perekonomian wilayah tersebut yang juga terdampak lesunya aktivitas pertambangan.

Di wilayah Timur, Pulau Papua menikmati jatah belanja pemerintah mencapai Rp89,6 triliun atau 10,2 persen dari total belanja negara. Padahal Papua hanya berkontribusi 1,3 persen terhadap penerimaan pajak negara atau hanya sebesar RP18,4 triliun saja.

Pilihan Redaksi Yogyakarta Punya Ketimpangan Ekonomi Tertinggi di Indonesia Dua Kartu Sakti Jokowi Ampuh Pangkas Ketimpangan Ekonomi CORE Minta Pemerintah Tak Asal Klaim Penurunan Rasio Gini

Bali dan Nusa Tenggara menikmati anggaran belanja mencapai Rp56,4 triliun meski hanya berkontribusi Rp15,5 triliun tahun lalu.

Kemudian Pulau Sulawesi menjadi wilayah yang paling menikmati anggaran belanja pemerintah daerah yang besar, yakni mencapai Rp104,5 triliun. Meski diketahui, wilayah tersebut hanya mampu berkontribusi Rp19,7 triliun atau 1,4 persen ke total penerimaan pajak secara nasional.

"Itulah mungkin kenapa saat ini ekonomi Sulawesi pertumbuhannya sangat bagus," ujar Sri Mulyani.

Sebagi informasi, tahun lalu pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi mencapai 7,42 persen, paling tinggi jika dibandingkan dengan pulau lainnya.

"Ini lah mengpa pajak dan anggaran merupakan instrumen yang sangat critical untuk menjaga persatuan bangsa, jangan hanya melihat dari pertumbuhan ekonominya namun perlu dilihat dari kemampuan pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi juga penting," pungkasnya. (gen)