Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menilai unjuk rasa yang banyak terjadi belakangan ini di tengah suhu politik yang memanas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta dapat dikatakan sebagai bentuk kedewasaan masyarakat Indonesia.
"Ini mencerminkan kedewasaan kita sebagai negara demokrasi. Iya kan, justru lebih aman seperti ini karena ada peluang masyarakat untuk berekspresi dan bisa mengeluarkan keluhan-keluhannya," ungkap Lembong, Rabu (8/2).
Dengan demikian, adanya unjuk rasa dan jelang pilkada ini tak dinilai mantan Menteri Perdagangan ini sebagai kondisi yang menghambat investor untuk menanamkan dananya di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kondisi yang berbeda tentu melanda negara yang bersifat otoriter, di mana masyarakat dilarang untuk mengemukakan pendapatnya dengan menggelar unjuk rasa.
"Beda dengan negara yang boleh tapi malah berujung kacau, kalau ini kan enggak. Unjuk rasa kemarin berujung damai," kata Lembong.
Seperti diketahui, pilkada DKI Jakarta yang akan digelar pada 15 Februari mendatang semakin diramaikan dengan kampanye oleh calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Tak hanya itu, hal ini juga diiringi oleh unjuk rasa yang dilakukan berbagai pihak, khususnya Front Pembela Islam (FPI) yang menginginkan salah satu calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dipenjara terkait kasus penistaan agama.
Kendati demikian, untuk menjaga investasi pada tahun ini, Lembong menilai diperlukan untuk memastikan seluruh paket kebijakan ekonomi (PKE) yang telah keluar dapat diimplementasikan secara maksimal.
"Misalnya, PKE pusat logistik berikat kan sudah jalan. Sudah banyak kisah orang bangun PLB. Contoh yang belum PKE upah minimum. Apalagi kalau menjelang pilkada cenderung naikin gila-gilaan," papar Lembong.
Untuk diketahui, BKPM menargetkan realisasi investasi pada tahun ini sebesar Rp678 triliun atau naik 10,64 persen jika dibandingkan dengan realisasi investasi sepanjang 2016 Rp612,8 triliun.
(gir)