BI Permudah Kredit UMKM untuk Pangkas Ketimpangan Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendorong industri perbankan memperbesar porsi kredit ke sektor Usaha, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah tersebut menjadi cara bank sentral membantu pemerintah memangkas ketimpangan ekonomi.

Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo mengungkapkan sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM, porsi kredit UMKM wajib dikerek hingga minimal 20 persen dari total portofolio kredit perbankan pada 2018.

"Kami ingin parlemen memberi dukungan politik di sini. Kalau sektor UMKM tidak diberi perhatian, maka rencana untuk membangun perekonomian secara inklusif dengan memperkecil gap antara si kaya dan miskin tidak akan tercapai," tutur Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Kamis (9/2).

Pilihan Redaksi Dua Kartu Sakti Jokowi Ampuh Pangkas Ketimpangan Ekonomi CORE Minta Pemerintah Tak Asal Klaim Penurunan Rasio Gini Penerimaan Pajak jadi Jurus Sri Mulyani Gunting Ketimpangan

Saat ini, kata Agus, realisasi porsi kredit UMKM telah mencapai 19,4 persen dari total penyaluran kredit atau sekitar 7,2 persen dari Pendapatan Domestik Bruto. Kendati demikian, Agus menyayangkan porsi kredit UMKM yang disalurkan oleh 17 bank swasta buku satu dan dua belum mencapai 20 persen. Bahkan, ada satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang terlalu fokus pada kredit konsumsi.

"BPD yang terlalu fokus pada kredit konsumsi itu harus diarahkan kepada kredit produktif," ujarnya.

Di negara lain, lanjut Agus, target porsi penyaluran kredit kredit UMKM sudah dipertajam berdasarkan sektor perekonomian seperti pertanian, pengolahan, maupun perdagangan. Bahkan, ada negara yang berani memberikan suku bunga minus untuk kredit UMKM.

Menurut Agus, penguatan sektor UMKM merupakan hal penting mengingat sektor tersebut merupakan sektor yang relatif tahan menghadapi gejolak ekonomi. Hal itu telah terbukti saat Indonesia menghadapi krisis 1997/1998.

---