DPR Minta Pemerintah Pasang Target Penyaluran KUR per Sektor
Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Jumat, 10 Feb 2017 03:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah lebih berani membidik target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara rinci untuk setiap sektor usaha agar penyaluran KUR tak terpusat pada sektor-sektor tertentu saja.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Sarmuji mengatakan, selama ini pemerintah hanya membidik target nominal penyaluran KUR secara umum. Namun, hasilnya pemerintah dinilai belum mampu menyalurkan KUR dengan optimal.
"Misalnya KUR untuk sektor pertanian berapa, sektor perdagangan berapa. Kalau ada targetnya, penyaluran lebih optimal," ujar Sarmuji saat rapat kerja di Komisi XI DPR, Kamis (9/2).
Sarmuji menjelaskan, dengan memiliki target penyaluran KUR berdasarkan sektor usaha, evaluasi terhadap realisasi penyaluran KUR akan lebih mudah terukur sehingga bila ada sektor tertentu yang minim mendapat kesempatan untuk mencicipi KUR, pemerintah langsung bisa mengatasi kendala-kendala yang menerpa tersebut.
Misalnya, pengusaha di sektor perikanan yang dinilai minim jaminan sehingga kesulitan mengajukan KUR. Buktinya, sektor usaha ini hanya kedapatan jatah KUR sekitar 1,3 persen atau sebesar Rp1,22 dari total realisasi penyaluran KUR di tahun lalu sebesar Rp94,4 triliun.
Lalu, sektor pertanian, perburuhan, dan kehutanan yang hanya menikmati 2,6 persen atau Rp2,45 triliun dari total realisasi penyaluran KUR.
Sementara, suntikan kredit bagi pengusaha di sektor perdagangan sangat besar, yakni menyedot sebanyak 62,8 persen atau Rp59,28 triliun dari total realisasi penyaluran KUR.
"Kalau tidak dibuat target per sektor usaha, nanti bank hanya mau memberikan KUR untuk sektor perdagangan saja," imbuh Sarmuji.
Padahal, menurutnya, tiap-tiap sektor usaha perlu diberi kesempatan untuk mengambil kontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian dan memberi sumbangan pada laju pertumbuhan yang ditargetkan mampu mencapai 5,1 persen di tahun ini.
Luar Jawa
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Nasional Demokrat Johnny G. Plate meminta pemerintah memperluas persebaran penyaluran KUR yang sampai saat ini sekitar 56 persen masih terpusat di Pulau Jawa.
"Sasaran KUR ini masih terpusat di Pulau Jawa, di daerah dengan pendapatan per kapita yang sudah cukup tinggi. Ini belum menjawab tujuan KUR untuk masyarakat kecil," katanya pada kesempatan yang sama.
Terkait dua masukan dari DPR, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, pemerintah memang fokus meningkatkan suntikan KUR untuk sektor pertanian dan perikanan. Namun, pemerintah memang tak spesifik membidik target tiap sektor.
"Untuk produksi yang sekarang 22,7 persen untuk pertanian, perburuhan, kehutanan, perikanan, dan industri 22,6 persen. Sekarang, 2017 kita mau 40 persen," kata Darmin.
Adapun terhadap sektor pertanian, Darmin mengatakan bahwa sektor ini memang kurang memiliki daya tarik di mata perbankan. Ia mencontohkan, untuk petani kecil yang hanya memiliki tanah seluas 2,5 hektar, hasil panen hanya menghasilkan sekitar Rp10 juta. Padahal, rata-rata petani mengajukan kredit sekitar Rp12 juta sampai Rp17 juta.
"Yang namanya bank, dia lihat lahannya kecil dan produksinya hanya Rp10 juta. Mana mau mereka ambil risiko," imbuh Darmin.
Sedangkan untuk penyaluran KUR yang masih terpusat di Pulau Jawa, menurut Darmin, selama ini 54 persen sumber ketimpangan ada di Pulau Jawa sehingga tak salah bila sekitar 56 persen penyaluran KUR masih terpusat di Jawa. (gen)
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Sarmuji mengatakan, selama ini pemerintah hanya membidik target nominal penyaluran KUR secara umum. Namun, hasilnya pemerintah dinilai belum mampu menyalurkan KUR dengan optimal.
"Misalnya KUR untuk sektor pertanian berapa, sektor perdagangan berapa. Kalau ada targetnya, penyaluran lebih optimal," ujar Sarmuji saat rapat kerja di Komisi XI DPR, Kamis (9/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Misalnya, pengusaha di sektor perikanan yang dinilai minim jaminan sehingga kesulitan mengajukan KUR. Buktinya, sektor usaha ini hanya kedapatan jatah KUR sekitar 1,3 persen atau sebesar Rp1,22 dari total realisasi penyaluran KUR di tahun lalu sebesar Rp94,4 triliun.
Sementara, suntikan kredit bagi pengusaha di sektor perdagangan sangat besar, yakni menyedot sebanyak 62,8 persen atau Rp59,28 triliun dari total realisasi penyaluran KUR.
"Kalau tidak dibuat target per sektor usaha, nanti bank hanya mau memberikan KUR untuk sektor perdagangan saja," imbuh Sarmuji.
Padahal, menurutnya, tiap-tiap sektor usaha perlu diberi kesempatan untuk mengambil kontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian dan memberi sumbangan pada laju pertumbuhan yang ditargetkan mampu mencapai 5,1 persen di tahun ini.
Luar Jawa
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Nasional Demokrat Johnny G. Plate meminta pemerintah memperluas persebaran penyaluran KUR yang sampai saat ini sekitar 56 persen masih terpusat di Pulau Jawa.
"Sasaran KUR ini masih terpusat di Pulau Jawa, di daerah dengan pendapatan per kapita yang sudah cukup tinggi. Ini belum menjawab tujuan KUR untuk masyarakat kecil," katanya pada kesempatan yang sama.
"Untuk produksi yang sekarang 22,7 persen untuk pertanian, perburuhan, kehutanan, perikanan, dan industri 22,6 persen. Sekarang, 2017 kita mau 40 persen," kata Darmin.
Adapun terhadap sektor pertanian, Darmin mengatakan bahwa sektor ini memang kurang memiliki daya tarik di mata perbankan. Ia mencontohkan, untuk petani kecil yang hanya memiliki tanah seluas 2,5 hektar, hasil panen hanya menghasilkan sekitar Rp10 juta. Padahal, rata-rata petani mengajukan kredit sekitar Rp12 juta sampai Rp17 juta.
"Yang namanya bank, dia lihat lahannya kecil dan produksinya hanya Rp10 juta. Mana mau mereka ambil risiko," imbuh Darmin.
Sedangkan untuk penyaluran KUR yang masih terpusat di Pulau Jawa, menurut Darmin, selama ini 54 persen sumber ketimpangan ada di Pulau Jawa sehingga tak salah bila sekitar 56 persen penyaluran KUR masih terpusat di Jawa. (gen)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK