Impor Gas untuk Industri Lebih Pelik Dibanding untuk Listrik
CNN Indonesia
Senin, 13 Feb 2017 15:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan pemerintah perlu menjalani proses panjang dalam menentukan jadi atau tidaknya izin impor gas diberikan kepada empat sektor industri tahun ini.
Hal tersebut berbeda dengan kegiatan impor gas untuk konsumsi pembangkit listrik yang dioperasikan PT PLN (Persero) dan perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP) yang sudah lebih dulu mendapat restu pemerintah.
Jonan mengaku masih menunggu panggilan rapat koordinasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk memutuskan finalisasi kebijakan tersebut.
"Untuk impor gas industri, keputusan Presiden waktu itu agar dirapatkan di Menko Perekonomian. Jadi kami menunggu," kata Jonan di Istana Kepresidenan, Senin (13/2).
Keputusan lintas Kementerian bersama menurut Jonan harus diambil, karena diberikannya izin impor gas untuk industri keramik, kaca, sarung tangan karet, dan oleochemical melibatkan banyak instansi terkait.
"Karena Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, BKPM dan Kementerian ESDM juga terlibat,” ungkapnya.
Namun, mantan Direktur Utama PT Kereta Api (Persero) menandaskan, izin impor gas bagi kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) sudah bisa dilakukan PLN maupun IPP.
Pasalnya, Jonan telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Listrik yang diundangkan pada 30 Januari 2017 lalu.
Di dalam beleid tersebut, PLN dan IPP bisa mengimpor gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) asal harga gas bumi di dalam negeri lebih tinggi dari patokan yang ditetapkan pemerintah yaitu 11,5 persen dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).
"Misalnya ICP-nya adalah US$51,88 per barel. Jadi kalau melebihi 11,58 persen dari itu, PLN boleh saja impor. Memang impor gas untuk listrik itu sudah diperbolehkan agar harga listriknya terjangkau,” jelas Jonan.
Hal tersebut berbeda dengan kegiatan impor gas untuk konsumsi pembangkit listrik yang dioperasikan PT PLN (Persero) dan perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP) yang sudah lebih dulu mendapat restu pemerintah.
Jonan mengaku masih menunggu panggilan rapat koordinasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk memutuskan finalisasi kebijakan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keputusan lintas Kementerian bersama menurut Jonan harus diambil, karena diberikannya izin impor gas untuk industri keramik, kaca, sarung tangan karet, dan oleochemical melibatkan banyak instansi terkait.
Namun, mantan Direktur Utama PT Kereta Api (Persero) menandaskan, izin impor gas bagi kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) sudah bisa dilakukan PLN maupun IPP.
Di dalam beleid tersebut, PLN dan IPP bisa mengimpor gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) asal harga gas bumi di dalam negeri lebih tinggi dari patokan yang ditetapkan pemerintah yaitu 11,5 persen dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).
"Misalnya ICP-nya adalah US$51,88 per barel. Jadi kalau melebihi 11,58 persen dari itu, PLN boleh saja impor. Memang impor gas untuk listrik itu sudah diperbolehkan agar harga listriknya terjangkau,” jelas Jonan.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK