Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono boleh berbangga hati. Pasalnya sektor konstruksi, yang menjadi salah satu tanggung jawabnya bisa berkontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi 2016.
Basuki mencatat, tahun lalu sektor tersebut berada di posisi ketiga sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan kontribusi 0,51 persen setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tahun lalu tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasi 2015 sebesar 4,88 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kontribusi sektor konstruksi bagi pembentukan produk domestik bruto (PDB) pun cukup signifikan, yakni 10,38 persen, berada di urutan keempat setelah sektor industri, pertanian, dan perdagangan.
“Pembangunan infrastruktur selain telah menggerakkan ekonomi riil, turut menyumbang pertumbuhan ekonomi negara kita, juga telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar,” kata Basuki, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Selasa (14/2).
Mantan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian PUPR menuturkan, ekonomi nasional yang produktif tidak mungkin dicapai apabila tidak didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.
“Oleh sebab itu infrastruktur merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan pembangunan,” jelasnya.
Sepanjang tahun lalu, Kementerian PUPR telah mendorong pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung program prioritas nasional seperti ketahanan air dan pangan, konektivitas antar daerah, serta penyediaan perumahan dan permukiman.
“Sampai akhir tahun lalu, Kementerian PUPR bisa menyerap 91,32 persen anggaran dari pagu efektif sebesar Rp91,21 triliun,” ujar Basuki.
Rencana 2017Tahun ini, Basuki berharap sektor konstruksi bisa menyumbang pertumbuhan lebih kencang lagi bagi ekonomi Indonesia. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,1 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
“Tahun ini pemerintah mengalokasikan total belanja infrastruktur sebesar Rp 387 triliun, di mana Kementerian PUPR diberikan amanah untuk mengelola anggaran dengan porsi terbesar, yaitu Rp101,4 triliun,” ujarnya.
Beberapa hal yang menjadi tantangan pembangunan infrastruktur tahun ini menurutnya adalah kesenjangan antara wilayah dan kawasan yang masih tinggi.
Untuk itu Kementerian PUPR mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan tertinggal, dan kawasan pedesaan melalui berbagai program untuk masyarakat miskin antara lain jalan akses dan lingkungan, jembatan gantung, irigasi kecil, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), rumah swadaya, dan rumah susun.