Muhammadiyah Minta Pemerintah Setop Arogansi Freeport

Christine Novita Nababan, CNN Indonesia | Senin, 20/02/2017 10:28 WIB
Muhammadiyah Minta Pemerintah Setop Arogansi Freeport Pemerintah selalu kalah melawan Freeport terkait kontrak karya. Bahkan, hilirisasi sesuai UU Minerba 4/2009 belum dilaksanakan. Ini berarti, Freeport mengabaikan hukum yang berlaku. (REUTERS/Muhammad Yamin).
Jakarta, CNN Indonesia -- Muhammadiyah, organisasi Islam di Indonesia, meminta pemerintah menyetop arogansi PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang afiliasi Freeport McMoran Copper & Gold Inc. Sikap arogansi Freeport dinilai tercermin jelas lewat penolakan perusahaan terhadap perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Saya berharap, presiden melalui Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan tidak kalah dan mengalah dengan arogansi Freeport kali ini. Publik mendukung penuh upaya pengembalian sumber daya alam Indonesia sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, seperti dikutip ANTARA, Senin (20/2).

Ia mengaku, menyesalkan sikap arogansi Freeport yang menolak menjadi IUPK. Selama ini, pemerintah selalu kalah melawan Freeport terkait kontrak karya. Bahkan, hilirisasi sesuai Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 belum dilaksanakan. Ini berarti, Freeport telah mengabaikan UU yang berlaku di Indonesia.


Makanya, Muhammadiyah mendorong Menteri ESDM untuk mengambil langkah menyetop arogansi Freeport. Sikap pemerintah akan menjadi legacy bagi masa depan pengolahan SDA Indonesia.

"Jadi, pemerintah harus menunjukkan bahwa kita adalah negara berdaulat, dan upaya hilirisasi terhadap pengelolaan SDA harus betul-betul dilaksanakan. Kalau pun tidak dieksplorasi saat ini, akan sangat bermanfaat bagi generasi selanjutnya di masa yang akan datang," imbuh Dahnil.

Ia juga berharap, pemerintah menghentikan perspektif ekonomi myiopic alias rabun jauh yang gemar mengeksploitasi. Sehingga, melupakan kebutuhan di masa depan.

Lebih lanjut Adian Napitupulu, Anggota DPR Komisi VII menegaskan, perlakuan istimewa yang diberikan kepada Freeport sejak 1967 silam, harus segera dihentikan. Menurutnya, KK adalah sejarah masa lalu yang tidak perlu diteruskan.

"Keberanian dan konsistensi pemerintah untuk menegakkan amanat UU, mulai dari divestasi saham 51 persen, perubahan KK menjadi IUPK, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam proses produksi, membangun smelter, PPh Badan, PPN, menunjukkan siapa sesungguhnya yang menjadi tuan atas seluruh tersebut," ungkap Adian.

Indonesia, ia menyatakan, tidak anti investor asing. Namun, siapapun investornya diharapkan tidak tamak dan berlaku adil. Hal ini juga berlaku bagi Freeport. Apabila Freeport tidak mau berlaku adil, tidak salah jika pemerintah mengambil sikap tegas melalui keputusannya hari ini.

"Pilihan Freeport hari ini cuma dua. Pertama, patuh dan menghormati UU Minerba dan pada segala peraturan turunannya, PP 1 Tahun 2017. Kedua, jika Freeport keberatan, segera berkemas dan cari tambang emas di negara lain," tegas Adian.