Demi Kerek Basis Data Pajak, DPR Dukung Implementasi AEoI

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung pemerintah mengimplementasikan sistem pertukaran informasi secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan, rencana pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) harus dibarengi penjelasan terkait plus dan minus penerapan AEoI terhadap industri perbankan. Selain itu, penerapan AEoI harus mampu meningkatkan basis data perpajakan.

"AEoI ini sudah mejadi isu lama, mengenai keterbukaan informasi perbankan. Sekarang ini, isunya untuk kepentingan perpajakan dan ini butuh political will. Secara politik, kami akan memberikan dukungan" ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/2).

Pilihan Redaksi Cemas Buka-bukaan Data Bank, Tax Amnesty Jadi Jalan Keluar AEoI jadi Jurus Sri Mulyani Tutup Pintu Pengemplangan Pajak

Apabila pemerintah memutuskan untuk mengikuti program pertukaran informasi secara global, maka pemerintah harus menjelaskan bagian data perbankan mana yang harus dibuka, termasuk tujuan pembukaan informasi pun harus jelas, dan menyangkut kepentingan penerimaan negara.

"Ada kepentingan untuk rezim perpajakan saat ini, data yang harus dibuka pun harus selaras dengan semangat untuk meningkatkan basis pajak. Selama ini, mereka (perbankan) sudah terbuka, namun ini masalah prosedur saja," jelasnya.

Penerapan AEoI setidaknya membutuhkan amandemen lima payung hukum, yaitu UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal, UU Keuangan Mikro, dan UU Sistem Umum Perpajakan. Aturan ini harus segera direvisi sebelum 30 Juni.

Ia optimistis, pembahasan revisi UU Perbankan yang molor cukup lama itu bisa selesai dalam waktu dekat. Melalui UU Perbankan, kerahasiaan nasabah terjamin dan dilindungi, kecuali untuk keperluan, seperti investigasi kriminal atau pemeriksaan pajak yang disahkan oleh menteri keuangan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perbankan Mendukung

Direktur Utama OCBC NISP Parwati Surjaudaja mengungkapkan, industri perbankan pada umumnya menyambut baik standar AEoI. Sebagai bank yang turut beroperasi secara global, OCBC NISP menilai implementasi AEoI mirip dengan aturan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Lihat juga: Perppu jadi Cara Instan Indonesia Ikut Buka-bukaan Data Bank

FATCA merupakan produk hukum yang dikeluarkan untuk membantu mengatasi penggelapan pajak (tax evasion) di Amerika Serikat (AS) dan telah secara teratur mengirim informasi tentang rekening bank warga negaranya kepada pemerintah sejak 2013.

"Ini adalah kondisi normal yang baru (the new norms) yang sudah harus diterima secara global. Jangka panjang hal ini pun akan baik untuk negara seperti Indonesia. Jadi kami pasti mendukung hal ini," pungkas Parwati. (bir/gen)