Ditjen Pajak: Perppu AEoI Meluncur Setelah Amnesti Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menargetkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dalam rangka pertukaran informasi otomatis antar negara (automatic exchange of information/AEoI) bisa terbit setelah pelaksanaan amnesti pajak (tax amnesty) atau April 2017 mendatang.

"Secepatnyalah, pokoknya tax amnesty selesai, itu (Perppu) selesai," ujar Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Kamis (23/2).

Ken mengungkapkan, pemerintah telah merampungkan rancangan Perppu tersebut. Bahkan, pemerintah telah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lihat juga: Menkeu: Tak Ada Tempat Bersembunyi Bagi Pengemplang Pajak

"Kalau Dewan (DPR) sudah ketemu kok, justru dia juga yang usulin," katanya.

Intinya, lanjut Ken, otoritas perpajakan bisa mengakses informasi perbankan demi kepentingan perpajakan.

Menurut Ken, jika pemerintah tidak mengimplementasi AEoI, Indonesia bakal dikucilkan. Hingga kini, sudah 102 negara, termasuk Indonesia, yang menyepakatan kerja sama yang digagas G20 dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Pilihan Redaksi Perppu jadi Cara Instan Indonesia Ikut Buka-bukaan Data Bank Cemas Buka-bukaan Data Bank, Tax Amnesty Jadi Jalan Keluar

Secara terpisah, Deputi bidang Pengawasan Perbankan OJK Mulya Siregar mengungkapkan, industri perbankan akan mengikuti ketentuan yang diatur Perppu nantinya. Sejauh ini, kata Mulya, dirinya belum mendengar komplain dari pelaku industri.

"Kan ini sudah internasional, semuanya. Mau tidak mau ya harus ikut dong," tegas Mulya.

Mulya merinci, Perppu AEoI akan merevisi ketentuan soal kerahasian perbankan di empat peraturan perundangan, yaitu Undang-undang (UU) Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal, UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). (bir/gen)