Pemerintah Serahkan 705,32 Ha Hutan Tanaman Rakyat di Jambi

Giras Pasopati, CNN Indonesia | Senin, 13/03/2017 10:58 WIB
Pemerintah Serahkan 705,32 Ha Hutan Tanaman Rakyat di Jambi Penyerahan itu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 program perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha. (CNN Indonesia/Prima Gumilang)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyerahkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas total 705,32 ha kepada sejumlah kelompok tani hutan (KTH) di di Desa Sungai Jernih, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK ) Hadi Daryanto menyatakan, KTH yang mendapatkan SK IUPHHK HTR itu adalah KTH Serengam, KTH Kasang Panjang, KTH Soko Tulang, KTH Maju Mersama, dan KTH Asa Jaya yang berada di beberapa desa, meliputi Desa Sungai Jernih, Desa Tanah Garo, dan Desa Lubuk Madrasah.

“Kegiatan penyerahan IUPPHK HTR tersebut merupakan upaya pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 program perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan,” katanya seperti dilansir dari situs Sekretariat Kabinet, Senin (13/3) .


Sementara Deputi bidang Perekonomian Seskab, Agustina Murbaningsih, menyampaikan bahwa program perhutanan sosial merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada 21 September 2016.

Arahan itu mengamanatkan dilakukannya percepatan realisasi program perhutanan sosial, penyelesaian hambatan pelaksanaan program perhutanan sosial, dan pemberian akses legal.

“Dengan diberikannya akses legal ini pemerintah akan terus memberikan pendampingan berupa akses perbankan, badan layanan umum dan KUR (Kredit Usaha Rakyat), serta prasarana dan sarana produksi dan akses pemasaran,” kata Agustina.

Gubernur Jambi Zumi Zola berpesan kepada warga agar dapat memanfaatkan sebaik mungkin HTR yang telah diberikan dan akses pembiayaan perbankan untuk pengembangan usaha karet dan jati.

"Terkait dengan permohonan perbaikan jalan, penyediaan bronjong, alat berat untuk penanganan daerah rawan bencana dan pembukaan lahan pertanian, saya berjanji akan dikoordinasikan penyelesaianya sesuai kewenangan masing masing pemerintah," katanya. (gir/gir)