Bahas Ekonomi, Jokowi Panggil Seluruh Bos Lembaga Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil seluruh kepala lembaga tinggi negara ke kantornya siang ini, Selasa (14/3) untuk membahas soal ekonomi Indonesia.

Berdasarkan pantauan, para kepala lembaga mulai memadati meja makan besar di ruang tengah Istana Merdeka sejak pukul 11.27 WIB. Mereka duduk berdasarkan tempat sesuai nama yang telah dipersiapkan.

Kelima pimpinan DPR dan MPR lengkap hadir di sana bersama pimpinan DPD. Turut hadir Ketua MA Hatta Ali, Wakil Ketua MK Anwar Usman, Ketua KY Aidul Fitriciada, dan Ketua BPK Harry Azhar Aziz.

Sementara itu, Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dalam pertemuan, Jokowi berterima kasih atas kehadiran seluruh kepala lembaga tinggi negara. Menurutnya, kehadiran mereka menjadi bentuk silaturahmi yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan mendatang.

"Silaturahmi membawa pesan pada masyarakat bahwa kebersamaan sangat dibutuhkan menghadapi tantangan global, ketidakpastian semakin berat," ujar Jokowi, Selasa (14/3).

Ia mulai menceritakan mengenai kondisi perekonomian Indonesia di tengah melambat dan menurunnya perekonomian global. Kemudian hal ini mempengaruhi kesenjangan sosial masyarakat.

"Nanti kami mohon masukan bapak ibu seluruh pimpinan lembaga negara yang hadir siang ini," katanya.

Dari pertemuan tersebut, JK berharap para pimpinan lembaga tinggi negara bisa membantu mencetuskan ide membangun kebijakan ekonomi berkeadilan.

Pilihan Redaksi Penerimaan Pajak jadi Jurus Sri Mulyani Gunting Ketimpangan KEIN Minta Jokowi Perhatikan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Bakal Rilis Perpres Pelepasan Lahan Kehutanan

JK menjelaskan konsep kebijakan ekonomi berkeadilan tersebut harus diterapkan agar kesenjangan di Indonesia bisa diturunkan dan dalam waktu bersamaan juga memikirkan bagaimana agar ekonomi bisa tumbuh dari bawah.

Itu semua harus dilakukan pemerintah agar masyarakat tak ada lagi yang merasa tidak diperhatikan oleh masyarakat.

Untuk diketahui, hingga saat ini Pemerintah telah mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi. Dua terbaru yang dirilis Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yakni paket ke-13 mengenai penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan paket ke-14 mengenai perdagangan elektronik atau e-commerce.

Sementara akhir tahun 2016 yang lalu, Kemenko Perekonomian tengah meramu paket kebijakan ekonomi jilid ke-15 yang akan mengatur beberapa penyederhanaan dan percepatan sektor logistik.