Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia seleksi (Pansel) telah menyerahkan sebanyak 14 nama untuk disaring Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam proses seleksi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam proses seleksi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menemukan catatan merah dari sejumlah nama yang turut mendaftar dalam jabatan bergengsi tersebut.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, komisi antirasuah yang dipimpinnya banyak menemukan nama-nama yang tersandung masalah keuangan. Berbekal temuan tersebut, KPK merekomendasikan kepada Pansel agar calon yang memiliki rapor merah tidak diloloskan dalam tahap selanjutnya. Namun atas nama etika, ia enggan merinci nama-nama yang masuk dalam catatan merah KPK tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lumayan banyak, kami terus mengikuti, yang tidak kita rekomendasikan tidak masuk (seleksi)," ujar Agus usai sosialisasi e-LHKPN di Kementerian Keuangan, Selasa (14/3).
Pada kesempatan yang sama, Agus juga mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Ketua Pansel OJK karena telah banyak berkoordinasi dengan KPK untuk menyampaikan detil Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang ingin mendaftar sebagai bos OJK.
Selain KPK, Pansel OJK juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memeriksa rekam jejak calon bos OJK.
"Saya presiasi Ibu Menteri sebagai Ketua Pansel OJK, data pelamar disampaikan ke kami dan masukan kami dipertimbangkan dengan baik, kami lihat hasilnya semoga baik bagi negara," ujar Agus.
Sri Mulyani juga mengimbau, agar tidak terkena catatan merah dari KPK maupun lembaga pengawasan hukum lainnya, para pejabat negara yang ingin mengikuti lelang ataupun seleksi jabatan harus menyampaikan LHKPN ke KPK secara teratur.
Ia berharap isu kepatuhan dalam melaporkan harta kekayaan kepada pihak berwenang tidak menjadi batu sandungan bagi seseorang yang ingin meniti karir lebih tinggi sebagai abdi negara.
"Sebagai pansel kami tahu betul soal kepatuhan itu. Tolong bersihkan CV Anda dari catatan seperti itu, supaya tidak mengganggu karir Anda. Indonesia punya banyak kandidat baik, jadi kompetisi pada kepiawaan bukan karena oh ini gak bayar pajak," ujar Sri Mulyani.