Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN (Persero) berencana menerbitkan surat utang alias obligasi sebesar US$1,5 miliar setara Rp20 triliun pada Juli 2017. Direktur Utama PLN Sofyan Basir menegaskan, penerbitan obligasi tersebut disertai dengan jaminan negara.
"(Obligasi) segera kita jalan bulan Juli-Agustus. Akan ada jaminan negara kalau PLN yang menerbitkan," kata Sofyan, Jumat (17/3).
Ia menuturkan, perusahaan setrum pelat merah yang dipimpinnya sebenarnya berencana menerbitkan obligasi pada April 2017. Namun niatan itu dibatalkan, setelah PLN memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp23,6 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati begitu PLN tetap akan menerbitkan obligasi. Sofyan mengaku uang dari obligasi tersebut guna membiayai proyek-proyek PLN.
Pagi tadi, PLN sendiri sudah meneken kontrak pengadaan 16 proyek ketenagalistrikan berkapasitas 1.825,5 Megawatt (MW) dengan nilai proyek Rp21,1 triliun. Proyek ini merupakan bagian dari porsi PLN di dalam program 35 ribu MW sebesar 10.233 MW.
Proyek-proyek tersebut terdiri dari empat kontrak pengadaan barang dan konstruksi (Engineering, Procurement, Conract/EPC), enam surat penunjukkan proyek pembangkitan, dan enam kontrak pengadaan pembangunan transmisi 500 kilovolt (kv) jalur Utara Jawa dengan panjang 928 kilometer sirkuit (kms).
Empat kontrak EPC tersebut memiliki kapasitas sebesar 927,5 MW, yang terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Tawar
add on project yang dilakukan konsorsium PT Hutama Karya (Persero), PLTMG Bangkanai dan
Mobile Power Plant (MPP) Paket 7 yang dilakukan konsorsium PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Wartsila Finland, Wartsila Indonesia, serta PLTD tersebar yang dikerjakan oleh Deutz Asia Pacific Pte Ltd-PT Maxi Utama Energy.
Sementara itu, surat penunjukkan langsung kepada enam perusahaan memiliki kapasitas sebesar 898 MW. Proyek-proyek ini terdiri dari PLTD tersebar Lot IV, MPP Paket 3, MPP Paket 4, MPP Paket 5, PLTG/MG Riau
Peaker, dan PLTMG Kupang
Peaker.