Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina M. Iskandar mengatakan, tambahan wilayah itu diperoleh dari pemetaan lanjutan yang dilakukan oleh perusahaan hingga tanggal 17 Maret 2017 lalu.
Menurutnya, ada kemungkinan wilayah sasaran BBM satu harga ini bisa bertambah mengingat saat ini perusahaan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih meminta data dari Pemerintah Daerah setempat untuk mencari wilayah-wilayah yang perlu disusupi program BBM satu harga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ilustrasi SPBU nelayan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Bahkan menurutnya, masih ada 30 lokasi yang belum ditentukan titik Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) yang akan dibangun.
"Salah satu lokasi yang belum ditentukan titik penyaluran BBM tersebut adalah Kepulauan Seribu di DKI Jakarta. Pasalnya, pulau-pulau itu harus dilakukan paving sebelum bisa dibangun titik penyaluran BBM. Selain itu, pulau-pulau itu belum diizinkan ditaruh BBM oleh pemerintah kabupaten setempat," jelasnya.
Kendati demikian, ia mengatakan bahwa Kementerian ESDM sangat mendukung perusahaan dalam menuntaskan berbagai kendala tersebut. Salah satunya, Kementerian ESDM telah mengirim surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun infrastruktur jalan raya agar distribusi BBM menuju titik APMS bisa lebih mudah.
"Kalau menggunakan darat, biaya distribusi bisa lebih murah. Sehingga, harga BBM yang dijual di wilayah tersebut bisa sesuai dengan ongkosnya," pungkas Iskandar.
Rambah Wilayah Terpencil
Sebagai informasi, sebelumnya BBM satu harga sudah merambah sembilan wilayah hingga awal Maret lalu yang terdiri dari Pulau Batu di Provinsi Sumatera Utara, Siberut Tengah di Sumatera Barat.
Kamudian, Kepulauan Karimun Jawa di Jawa Tengah, Pulau Raas di Jawa Timur, Tanjung Pengamus di Nusa Tenggara Barat, Waingapu di Nusa Tenggara Timur, Wangi-Wangi di Sulawesi Tenggara, Moswaren di Papua Barat, dan Long Apari di Kalimatan Timur.
Kapasitas tiap SPBU Mini sebesar 5 kilo liter (kl) per hari akan tersebar di Sumatera Barat, Kepulauan Natuna, Provinsi Bengkulu, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Sementara di tahun 2018, pemerintah akan membangun Lembaga Penyalur Daerah Terpencil di 45 lokasi yang akan terus ditingkatkan hingga target terpenuhi di tahun 2020.
Ilustrasi SPBU nelayan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)