Luhut: Freeport Sebagai Penyewa Harus 'Nurut' Pemilik Rumah

Giras Pasopati, CNN Indonesia | Kamis, 23/03/2017 15:52 WIB
Luhut: Freeport Sebagai Penyewa Harus 'Nurut' Pemilik Rumah Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menganalogikan PT Freeport Indonesia sebagai seorang penyewa yang seharusnya mematuhi aturan pemilik rumah. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menganalogikan PT Freeport Indonesia sebagai seorang penyewa yang seharusnya mematuhi aturan pemilik rumah, dalam hal ini Pemerintah Indonesia.

Luhut mengatakan jika Freeport ingin tetap tinggal di Indonesia, maka seharusnya mau mengikuti ketentuan di Indonesia. Hal itu sebagaimana aturan sewa menyewa rumah.

"Bagaimana dengan Freeport? Kita analogikan ini rumah kita, kita sewakan dan sewanya selesai 2021. Freeport bilang 'Kok saya sudah jatuh cinta.' Lalu dia bilang mau. Karena saya yang punya, saya punya syarat kalau dia mau. Bukan kau yang atur. Ini terbalik, orang sana yang punya syarat," katanya seperti dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (23/3).


Mantan Kepala Staf Keprisedenan itu mengaku saat ini pemerintah dan pihak perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu terus melakukan negosiasi secara baik-baik.

"Sekarang jalan. Enggak alot," terangnya.

Luhut, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, menegaskan pemerintah Indonesia tidak bisa diatur oleh Freeport terkait kontrak pertambangan yang ada.

Oleh karena itu, pemerintah tegas menginginkan agar Freeport menuruti permintaan dan aturan yang telah ditetapkan seperti mengubah status kontrak menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), divestasi saham 51 persen serta mendorong pembangunan smelter.

"Ya harus nurut. Kalau enggak nurut terus saja ekspor tapi 2021 nanti selesai," tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat.

Pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (izin usaha pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta membuat pernyataan kesediaan membangun "smelter" dalam jangka waktu 5 tahun. Syarat lain adalah kewajiban divestasi hingga 51 persen.

Sebelumnya, pemerintah telah menyodorkan perubahan status Freeport Indonesia dari sebelumnya Kontrak karya (KK) menjadi IUPK agar bisa tetap melanjutkan operasi di Indonesia.

Sementara itu, Freeport bersikeras tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan dalam KK 1991.

Lantaran tidak ingin beralih status menjadi IUPK dan bersikukuh mempertahankan status KK, Freeport hingga saat ini menghentikan aktivitas produksi sehingga menyebabkan relatif banyak karyawan yang dirumahkan dan diberhentikan.