Rini Soemarno Yakin BUMN Tambang Mampu Borong Saham Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno optimistis, pemerintah mampu menyerap divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen melalui anak-anak usahanya. Ini sekaligus menjawab keraguan sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa pemerintah berkantong kempis.

"Ya tunggu saja, masih proses. BUMN kami ini mampu lah," ucap Rini secara singkat, Jumat (10/3).

Saat ini, perundingan dengan Freeport masih bergulir. Pemerintah meminta Freeport untuk mengubah statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kontrak Karya (KK) yang tertuang dalam PP Nomor 1 2017 yang hingga kini belum menemukan titik terang.

Pilihan Redaksi Komnas HAM Minta Freeport Bayar Hak Suku Amungme Perkembangan Negosiasi Pemerintah dan Freeport GSPF Skeptis BUMN Mampu Kelola Tambang Freeport

"Ini semua kan proses secara hukumnya dan lain-lain. Kalau divestasi itu kan pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)," terang Rini.

Namun demikian, valuasi saham perusahaan tambang yang berbasis di Amerika Serikat itu sendiri masih belum dapat diputuskan. Pasalnya, perhitungan yang dilakukan antara pemerintah oleh Kementerian ESDM dan pihak Freeport masih berbeda.

Berdasarkan perhitungan Freeport, valuasi 100 persen sahamnya sebesar US$16,2 miliar. Dengan demikian, harga 10,64 persen saham divestasi yang ditawarkan ke pemerintah sebesar US$1,7 miliar.

Berbeda dengan ESDM yang mengajukan penawarannya sebesar US$630 juta terhadap 10,64 persen saham Freeport.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengungkapkan, sisa porsi saham yang ingin dikempit oleh pemerintah berkisar 41,64 persen.

Ia memastikan, pemerintah mampu menyerap sisa saham Freeport yang akan dilepas itu, meski ada pihak yang beropini pemerintah tidak akan mampu, baik dalam mengambil alih saham Freeport maupun mengelola tambang di Papua.

Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) sebelumnya menyatakan, lahan di Papua tidak mudah untuk ditaklukan, karena membutuhkan modal besar. "Nah, memang, sekarang teman-teman wartawan sedang dikasih info bahwa pemerintah tidak mampu, memang berapa sih angkanya sampai nggak mampu?" tanya Fajar.

Pemerintah sendiri telah memiliki beberapa cara untuk mengambil kepemilikan saham Freeport hingga 51 persen. Salah satunya, dengan melakukan pinjaman perbankan. Kemudian, holding pertambangan, sehingga perusahaan tambang BUMN memiliki kemampuan yang lebih untuk meminjam uang di bank.

"Setelah itu ada lagi di belakangnya, BUMN-BUMN lain belum digerakkan loh. Misalnya, beberapa perusahaan asuransi. Kalau dibilang mampu, secara keuangan ya negara mampu. Jadi, nggak ada pertanyaan itu," paparnya.

Kendati berniat menjadi pemegang saham mayoritas Freeport, pengelolaannya sendiri masih akan diserahkan kepada Freeport. Ini berarti, pemerintah akan menggandeng Freeport dalam kegiatan operasionalnya.

"Loh kan Freeport-nya masih di situ, perusahaan, peralatan, pekerjanya. Kan bukan kalau diambil semua diganti. Dan ingat, Freeport Internasional juga masih di situ," pungkasnya. (bir/gen)