'Curhat' Sri Mulyani Soal Membiayai Rumah Murah 'Wong Cilik'
CNN Indonesia
Senin, 27 Mar 2017 18:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyadari kebutuhan rumah bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menyedot 20 persen dari populasi masyarakat Indonesia terus meningkat.
Bahkan, estimasi jumlah selisih pemenuhan dari total kebutuhan rumah (backlog) masih mencapai 10 juta sampai 12 juta unit rumah. Sayangnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah belum mampu memenuhi semua kebutuhan tersebut.
"Kebutuhan masyarakat setiap tahun butuh satu juta dan hanya 60 persen yang bisa dipenuhi. Kalau setiap tahun (bisa menutup kekurangan) ada 400 ribu berarti naik (pemenuhan kebutuhan rumahnya)," ucap Sri Mulyani di Investor Gathering 2017 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/3).
Selain pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR yang merupakan golongan yang tak mampu membangun rumah meski telah diberi subsidi, pemerintah juga masih dibebankan untuk memikirkan kebutuhan dari kalangan masyarakat menengah yang besarnya 40 persen dari populasi Indonesia.
Kalangan 40 persen itu, disebut Sri Mulyani sebagai pihak yang sebenarnya mampu membangun rumah, namun masih membutuhkan sokongan subsidi dari pemerintah. Sehingga pemerintah masih perlu mengalokasikan sedikit celah di APBN untuk menyuntik subsidi.
Sementara, 40 persen sisanya merupakan kalangan yang mampu membangun rumah sendiri tanpa perlu suntikan subsidi pemerintah.
Kemudian, setelah segudang kebutuhan rumah dan subsidi dari APBN tersebut, masalah pemerintah tak berhenti sampai di situ. Pasalnya, ada beban tambahan dari kian meningkatnya urbanisasi yang membuat populasi masyarakat di perkotaan meningkat, begitu juga dengan kebutuhan perumahannya.
Bahkan, dalam catatannya, populasi masyarakat perkotaan di Indonesia sudah melebihi dua negara dengan tingkat jumlah penduduk yang sama tingginya, yakni China dan India.
"Populasi perkotaan di Indonesia tertinggi 4,1 persen dibandingkan China yang populasinya tumbuh 3,8 persen dan India tumbuh 3,1 persen. Itu gambaran daerah perkotaan penuh sesak," jelas Sri Mulyani.
Adapun dengan masih tingginya kebutuhan rumah dan meningkatnya urbanisasi tersebut, lanjut Sri Mulyani, pemerintah semakin tak bisa menutup kekurangan pasokan rumah dan menjaga ketimpangan tersebut. Sehingga pembangunan rumah sementara dan kawasan kumuh menjadi tak terelakkan.
"Seluruh kota besar di Indonesia akan menghadapi hal yang sama kalau kita tidak bisa menyelesaikan ini. Karena masalahnya tidak berhenti di kebutuhan rumah sebanyak 12 juta, itu akan bertambah tiap tahun. Belum lagi, pertumbuhan populasi 4,1 persen ini akan jadi masalah," tutur Sri Mulyani.
Skema Pembiayaan untuk Rumah
Oleh karena itu, pemerintah, kata Sri Mulyani, akan berusaha terus untuk mencari skema-skema pembiayaan yang mampu menarik dana-dana dari investor, baik swasta dan asing untuk turut menyuntikkan pembiayaan membangun rumah dan meningkatkan peran dari lembaga-lembaga penyalur pembiayaan.
Pasalnya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyadari bahwa seberapa besar APBN tak akan pernah cukup untuk membiaya kebutuhan rumah yang begitu besar. Belum lagi, Sri Mulyani mengakui bahwa dirinya sempat terlena dalam mengurus APBN dan mengesampingkan permasalahan kebutuhan rumah.
Ia bilang, selama delapan bulan kembali menjadi Menteri Keuangan, dirinya hanya fokus menjaga keseimbangan dan kredibilitas APBN dengan berbagai asumsi makro dan penyesuaian penerimaan serta belanja pemerintah.
"Saat saya kembali bekerja di Indonesia, saya belum sempat melihat permasalahan perumahan secara detail karena banyak hal mendesak, yaitu mengembalikan kredibilitas APBN, membuat APBN 2016 menjadi sustain," tambahnya.
Namun begitu, Sri Mulyani berjanji akan kembali melihat alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN).
Alokasi itu diberikan kepada sejumlah lembaga di bawah pemerintah agar percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat dapat dilaksanakan.
Bahkan, estimasi jumlah selisih pemenuhan dari total kebutuhan rumah (backlog) masih mencapai 10 juta sampai 12 juta unit rumah. Sayangnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah belum mampu memenuhi semua kebutuhan tersebut.
"Kebutuhan masyarakat setiap tahun butuh satu juta dan hanya 60 persen yang bisa dipenuhi. Kalau setiap tahun (bisa menutup kekurangan) ada 400 ribu berarti naik (pemenuhan kebutuhan rumahnya)," ucap Sri Mulyani di Investor Gathering 2017 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Ilustrasi pameran properti. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Kalangan 40 persen itu, disebut Sri Mulyani sebagai pihak yang sebenarnya mampu membangun rumah, namun masih membutuhkan sokongan subsidi dari pemerintah. Sehingga pemerintah masih perlu mengalokasikan sedikit celah di APBN untuk menyuntik subsidi.
Kemudian, setelah segudang kebutuhan rumah dan subsidi dari APBN tersebut, masalah pemerintah tak berhenti sampai di situ. Pasalnya, ada beban tambahan dari kian meningkatnya urbanisasi yang membuat populasi masyarakat di perkotaan meningkat, begitu juga dengan kebutuhan perumahannya.
Bahkan, dalam catatannya, populasi masyarakat perkotaan di Indonesia sudah melebihi dua negara dengan tingkat jumlah penduduk yang sama tingginya, yakni China dan India.
 Ilustrasi pameran properti. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Adapun dengan masih tingginya kebutuhan rumah dan meningkatnya urbanisasi tersebut, lanjut Sri Mulyani, pemerintah semakin tak bisa menutup kekurangan pasokan rumah dan menjaga ketimpangan tersebut. Sehingga pembangunan rumah sementara dan kawasan kumuh menjadi tak terelakkan.
"Seluruh kota besar di Indonesia akan menghadapi hal yang sama kalau kita tidak bisa menyelesaikan ini. Karena masalahnya tidak berhenti di kebutuhan rumah sebanyak 12 juta, itu akan bertambah tiap tahun. Belum lagi, pertumbuhan populasi 4,1 persen ini akan jadi masalah," tutur Sri Mulyani.
Skema Pembiayaan untuk Rumah
Oleh karena itu, pemerintah, kata Sri Mulyani, akan berusaha terus untuk mencari skema-skema pembiayaan yang mampu menarik dana-dana dari investor, baik swasta dan asing untuk turut menyuntikkan pembiayaan membangun rumah dan meningkatkan peran dari lembaga-lembaga penyalur pembiayaan.
Pasalnya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyadari bahwa seberapa besar APBN tak akan pernah cukup untuk membiaya kebutuhan rumah yang begitu besar. Belum lagi, Sri Mulyani mengakui bahwa dirinya sempat terlena dalam mengurus APBN dan mengesampingkan permasalahan kebutuhan rumah.
Ia bilang, selama delapan bulan kembali menjadi Menteri Keuangan, dirinya hanya fokus menjaga keseimbangan dan kredibilitas APBN dengan berbagai asumsi makro dan penyesuaian penerimaan serta belanja pemerintah.
Namun begitu, Sri Mulyani berjanji akan kembali melihat alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN).
Alokasi itu diberikan kepada sejumlah lembaga di bawah pemerintah agar percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat dapat dilaksanakan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK