Dana 'Mepet', Pengusaha Muda Diminta Terjun ke Infrastruktur

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah serius mengajak pengusaha muda untuk ikut serta berbisnis di dalam sektor infrastruktur. Alasannya, keuangan pemerintah tak cukup untuk mendanai beberapa proyek strategis hingga tahun 2019 mendatang.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yusid Toyib mengatakan, saat ini pemerintah membutuhkan investasi non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp626 triliun.

Angka ini mengambil porsi 32,68 persen dari total kebutuhan pendanaan sebesar Rp1.915 triliun hingga tahun 2019 mendatang.

"Tentu saja kalau infrastruktur sosial ini kan menggunakan APBN, tapi kemampuan APBN hanya 67 persen saja dari total pendanaan. Pengusaha muda bisa saja ambil bagian di dalam penyediaan ini," ujar Yusid, Senin (27/3).

Apalagi ia mengatakan, pemerintah juga telah mengatur soal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di dalam penyediaan infrastruktur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015. Menurutnya, peraturan tersebut juga mengatur soal kemudahan fasilitas pendanaan bagi pengusaha muda.

Pasal 1 beleid tersebut mengatakan, penyediaan infrastruktur bisa disediakan dengan metode pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment/AP), yaitu pembayaran infrastruktur secara berkala oleh pemilik proyek kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.

"Availability payment ini adalah peluang, sehingga pengusaha muda yang tak banyak uang bisa masuk ke dalam penyediaan infrastruktur. Banyak sekali yang bisa ditawarkan, seperti proyek jalan raya dan sumber daya air," terangnya.

Pilihan Redaksi BPJS Ketenagakerjaan Siap Alihkan Investasi ke Infrastruktur Sri Mulyani Pamer Kesuksesan Tax Amnesty di Depan Orang S&P BNI Pimpin Sindikasi Kredit Rp4 T untuk Danai Satelit Palapa

Ia melanjutkan, pemerintah tak pernah menghalangi upaya swasta masuk proyek infrastruktur hanya karena modalnya yang sedikit. Menurutnya, faktor penting yang menentukan hal tersebut adalah kemauan perbankan untuk membiayai proyek yang diminati swasta (bankable).

Terlebih menurutnya, pengusaha muda tak perlu takut akan risiko berinvestasi di sektor infrastruktur. "Karena kan kita sharing risiko," paparnya.