Infrastruktur Jokowi Paling Sering Terjegal Urusan Lahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan sebanyak 44 persen masalah yang muncul dalam proyek pembangunan infrastruktur nasional terkait dengan ketersediaan lahan.

“Masalah yang dilaporkan ke saya, 44 persennya merupakan isu pembebasan lahan,” kata Darmin, Selasa (4/4).

Masalah berikut yang mengadang penyelesaian proyek strategis nasional menurut bekas Direktur Jenderal Pajak adalah proses perencanaan dan penyediaan barang yang terlambat dengan kontribusi 25 persen, keterbatasan pendanaan sebesar 17 persen, dan urusan perizinan menyumbang 12 persen.

Tersendatnya proyek infrastruktur pemerintah, menjadi alasan kuat Kementerian Keuangan untuk menyunat anggaran kementerian/lembaga penanggung jawab proyek yang macet di tahun lalu.

Tahun lalu Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menuturkan, instansinya mendahulukan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga dari proyek-proyek yang tendernya belum mulai dan dipastikan tidak akan menyerap duit negara sampai akhir 2016.

Sementara di tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menjadi instansi pemerintah yang tertib anggaran dengan sudah menggelar tender pekerjaan 2017 di penghujung tahun lalu.

Pilihan Redaksi Susi Pudjiastuti Belum Ajukan Usulan Daftar Proyek Prioritas Pemerintah Gelar Rembuk Nasional untuk Pangkas Inflasi Pangan Enam Jalan Tol Dibangun untuk Akses ke Destinasi Pariwisata

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, instansinya akan terus melakukan upaya-upaya percepatan pembangunan infrastruktur, seperti mendorong penyelesaian segera masalah pembebasan lahan sehingga pekerjaan konstruksi dapat segera dikerjakan.

Upaya lain untuk percepatan adalah memerintahkan kontraktor dan konsultan melakukan penagihan pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan. Sampai menginstruksikan kepada pelaksana pekerjaan untuk menambah peralatan dan tenaga kerja agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tiga shift per hari dan tujuh hari per minggu.

“Sementara dari sisi internal, saya perintahkan petugas eselon III dan eselon IV pada masing-masing direktorat jenderal agar ke lapangan untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan,” jelas Basuki beberapa waktu lalu.

Mantan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian PUPR menyebut instansinya juga tengah memulai proses lelang dini sebanyak 951 paket pekerjaan tahun 2017.

“Beberapa paket sudah mulai dilelang dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp 4,8 triliun. Kementerian PUPR juga sudah memasukkan sebanyak 7.453 paket dengan nilai Rp 61,5 triliun, kedalam daftar rencana lelang atau Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SIRUP),” jelasnya.