Pemerintah Akan Surati Pemprov Pertanyakan Status IUP

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan melayangkan surat kepada sejumlah Pemerintah Provinsi untuk menanyakan status Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum memperoleh sertifikasi Clean and Clear (CNC).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, pemerintah pusat ingin mengetahui tindak lanjut pemerintah daerah (Pemda) ihwal IUP yang belum memenuhi CNC. Soalnya, pencabutan IUP yang belum memenuhi syarat CNC ini berada di tangan Pemda sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014.

Apalagi, menurut Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 43 Tahun 2015, pelaksanaan evaluasi CNC juga telah berakhir pada 2 Januari 2017 silam.

Pilihan Redaksi Freeport Melunak, Pemerintah Beri Sinyal Buka Pintu Ekspor Aturan Minerba Baru Jokowi Resmi Digoyang di Mahkamah Agung IUPK Sementara Terbit, Freeport Boleh Ekspor Selama 6 Bulan

"Kami akan berkirim surat ke Gubernur untuk menanyakan status yang belum CNC. Karena kewenangannya ada di Gubernur," kata Bambang, Selasa (4/4).

Menurut data Kementerian ESDM, terdapat 8.602 IUP yang beroperasi di Indonesia hingga akhir tahun lalu. Sebanyak 3.583 IUP atau 41,5 persen dari total IUP, memiliki Surat Keputusan (SK) yang masih aktif.

Namun, hanya sebanyak 2.977 IUP dengan SK aktif saja yang memiliki sertifikasi CNC. Dengan demikian, terdapat sisa 606 IUP aktif yang belum memiliki sertifikat CNC.

Ia mengungkapkan, masih ada peluang bagi perusahaan IUP non-CNC untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Namun, kesempatan itu hanya berlaku bagi IUP yang masih memiliki kendala hukum. Sayangnya, ia tidak ingat jumlah IUP yang mengalami kondisi tersebut.

"Dengan kondisi yang sampai saat ini masih berkasus hukum, kami tunggu keputusan dari pengadilan. Jadi, masih ada CNC, kalau sekarang diputuskan (CNC atau tidak) kan tidak bisa," imbuhnya.

Selain itu, meski jangka waktu evaluasi CNC telah selesai, ia menjamin perusahaan tambang masih bisa mengajukan SK IUP. "Selama Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 masih berjalan, masih bisa mengajukan IUP baru. Asal, mekanismenya melalui lelang," pungkas Bambang.