Industri Manufaktur Naik Peringkat Jika Harga Gas Terjangkau

CNN Indonesia
Selasa, 18 Apr 2017 23:17 WIB
Indonesia berpeluang naik peringkat dari posisi kesepuluh ke posisi ketujuh sebagai negara yang perekonomiannya tumbuh didorong industri manufaktur.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menginginkan adanya insentif fiskal yang jelas guna mendorong industri manufaktur di tanah air. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Surabaya, CNN Indonesia -- Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto optimis Indonesia dapat menempati peringkat ketujuh sebagai negara yang perekonomiannya tumbuh didorong industri manufaktur, jika didukung oleh harga gas dan listrik yang lebih terjangkau. Saat ini, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) mencatat, Indonesia berada pada peringkat kesepuluh.

Adapun untuk berada diposisi ketujuh, Indonesia harus terlebih dahulu menyalip Brasil, Perancis, dan Italia.

"Kunci utama industri itu gas dan listik. Jika listrik dan gas kompetitif maka bisa loncat posisi Indonesia," ujar Airlangga dikutip Selasa (18/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar harga gas untuk industri dapat turun hingga dibawah US$6 per Million British Thermal Unit (MMBTU). Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tercatat baru-baru ini menurunkan harga gas bagi industri di Sumatera Utara yang sebelumnya terbilang paling tinggi, dari US$13,82 per MMBTU menjadi US$9,95 per MMBTU.

Disisi lain, pihaknya menurut Airlangga menginginkan adanya insentif fiskal untuk mendorong industri manufaktur. Kebijakan insentif tersebut menurut dia, saat ini berada sepenuhnya ditangan Kementerian keuangan.

"Ada kebijakan insentif fiskal yang maju mundur, kami inginnya ada kejelasan, orang dapat atau tidak harus clear," terangnya.

Saat ini, kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) di tanah air baru mencapai 20 persen, sedangkan industri jasa mencapai sekitar 15 persen. Idealnya, menurut dia, porsi industri manufaktur di tanah air dapat mencapai dikisaran 25 persen, sedangkan industri jasa sebesar 15 persen.

"Tapi kita butuh energi yang efisien dam infrastruktur yang sehat. Pembangkit listrik masih banyak dibangun, finansial masih tinggi," imbuh dia.

Sebagai informasi, Kementerian Perindustrian telah menetapkan enam kebijakan untuk membangun industri nasional yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kebijakan rersebut antara lain mencakup upaya menggenjot pendidikan atau vokasi terkait industri nasiona, pendalaman struktur industri, serta peningkatan ekspor dan penyerapan tenaga kerja industri. Kemudian pengembangan industri kecil menengah (IKM), pengembangan industri berbasis sumber daya alam (SDA), dan pengembangan 14 kawasan industri.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER