Sebagian besar anggaran dialokasikan bagi wilayah Papua dan Papua Barat dengan anggaran Rp1,81 triliun, atau 71,53 persen dari total rencana dana tersebut.
Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN Haryanto WS mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan bagi 564 desa di Maluku dan Papua. Sebanyak 365 desa berlokasi di Papua dan 199 sisanya terletak di kepulauan Maluku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski jumlah desa yang akan dilistriki di Papua hampir dua kali lipat dari Maluku, namun anggaran listrik desa di Papua malah hampir tiga kali lipat dari Maluku. Haryanto mengatakan, tingginya biaya yang dikeluarkan disebabkan karena lokasi geografis Papua yang sulit ditembus oleh jalan darat.
Ia mencontohkan, untuk membawa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), komponennya perlu dipisah terlebih dahulu dan diberangkatkan menggunakan pesawat berkali-kali.
Selain itu, Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan sebagai tenaga pembangkit juga terbilang mahal, di mana harganya bisa mencapai lima kali lipat dibanding harga normal.
"Jika wilayahnya tersambung dengan jalan darat, saya rasa 90 persen masalahnya selesai. Tapi, kenyataanya, beberapa wilayah di Papua ini tidak bisa dilalui jalan darat maupun air, sehingga biayanya mahal. Kami sadar jika biaya logistik di Papua tidak murah," lanjutnya.
Karena akses yang tidak mumpuni, maka PLN juga kewalahan untuk mendata kepala keluarga yang menjadi calon pelanggan listrik masuk desa ini. Sehingga, PLN juga tidak bisa melihat kemampuan daya beli masyarakat tersebut dalam membeli listrik.
Kendati demikian, PLN sudah bertekad untuk tetap masuk ke tiga kabupaten pegunungan yang selama ini belum tersentuh listrik, yaitu Puncak, Puncak Jaya, dan Lanny Jaya dengan potensi 12.691 pelanggan baru.
Lebih lanjut, ia juga optimistis jika program ini akan mencapai target di akhir tahun mendatang. Rencananya, PLN akan melistriki 1.273 desa di Papua dan 537 desa di Maluku hingga tahun 2019 mendatang.
"Memang dari 2.511 desa yang belum terlistriki di seluruh Indonesia, sebagian besar berada di Papua. Memang tidak semuanya dikerjakan oleh kami, karena sisanya dikerjakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi kami akan rampungkan yang telah direncanakan terlebih dulu," pungkas Haryanto.