Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja modal sepanjang tiga bulan pertama tahun ini mencapai Rp11,8 triliun atau 6,1 persen dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, RP194,3 triliun.
Angka itu lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp10,2 triliun atau 4,9 persen dari alokasi sepanjang tahun lalu, Rp206,6 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengungkapkan peningkatan realisasi belanja modal konsisten dengan realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah mencapai Rp92,4 triliun atau 12,1 persen dari pagu APBN 2017, Rp763,6 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Capaian itu naik dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu, Rp82,7 triliun atau 10,8 persen dari pagu alokasi yang mencapai Rp767,8 triliun.
"Hal itu menunjukkan belanja pemerintah via K/L tahun 2017 sudah jauh lebih agresif dari tahun lalu," tutur Askolani melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/4).
Khusus untuk belanja infrastruktur yang ditangani oleh K/L, Kemenkeu juga menengarai adanya peningkatan realisasi. Hal itu tak lepas dari perbaikan pecairan anggaran yang dilakukan oleh K/L pelaksana.
Sebagai contoh, realisasi belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepanjang periode Januari-Maret 2017 telah mencapai Rp9 triliun atau 8,8 persen dari pagu. Capaian itu lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu, Rp8,2 triliun atau 8,5 persen.
Hal serupa juga terjadi pada realisasi belanja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang telah mencapai Rp3,6 triliun atau 7,9 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp3,2 triliun atau 7,4 persen.
"Realisasi belanja pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian tahun 2017 juga sudah lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Askolani berharap belanja pemerintah tahun ini secara keseluruhan bisa lebih memberikan dukungan kepada pembangunan nasional. Selain itu, belanja pemerintah juga diarahkan untuk mencapai program pembangunan guna mendukung dunia usaha, masyarakat, serta pemerataan pembangunan di daerah.