Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank OCBC NISP Tbk mencatatkan tren pertumbuhan positif pada laporan keuangan kuartal I tahun 2017. Per 31 Maret 3017, Bank OCBC NISP berhasil mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 21 persen menjadi Rp143,9 triliun dari Rp119,4 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Disamping itu dana pihak ketiga juga tumbuh sebesar 22 persen menjadi Rp109,7 triliun pada akhir Maret 2017 dibandingkan Rp89,6 triliun pada akhir Maret 2016.
Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja mengungkapkan, kinerja Bank OCBC NISP pada kuartal I 2017 ini melanjutkan tren yang positif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan pencapaian pada kuartal I ini, kami optimis untuk ke depannya dapat menjalankan perencanaan bisnis sesuai yang telah dicanangkan pada awal tahun,” ujar Parwati dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (27/4).
Dalam laporan kinerja keuangan kuartal I tahun 2017, Bank OCBC NISP mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 23 persen yoy atau menjadi sebesar Rp563 Miliar.
Sementara dari sisi penyaluran kredit, tercatat peningkatan penyaluran kredit (
gross) sebesar 11 persen menjadi sebesar Rp94,5 triliun pada akhir kuartal I tahun 2017 dari Rp85,1 triliun pada periode yang sama tahun 2016.
Meski kinerja kredit tergolong bagus, namun rasio kredit bermasalah atau
Non Performing Loan (NPL) gross perseroan tercatat mengalami kenaikan dari 1,4 persen tahun lalu menjadi 1,9 persen per 31 Maret lalu.
Bank OCBC NISP juga mampu menjaga rasio-rasio keuangan utamanya pada level yang cukup baik. Rasio kecukupan modal (
Capital Adequacy Ratio/CAR) tercatat 18,2 persen,
Return On Equity (ROE) 11,5 persen,
Return On Asset (ROA) 2,1 persen.
Menutup kuartal I, sebagai bank
Gateway, Bank OCBC NISP berhasil menghimpun total uang tebusan
tax amnesty sebesar Rp2,3 triliun serta dana repatriasi sebesar Rp8,5 triliun.
"Dengan penerapan
Automatic Exchange of Information (AEOI) dan
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) di awal tahun 2018, Bank akan melihat ini sebagai peluang untuk menarik dana dan transaksi yang masih berada di luar negeri untuk masuk ke Indonesia,” tambah Parwati.