Setoran Dividen dan Pajak BUMN Stagnan di Angka Rp202 Triliun

CNN Indonesia
Rabu, 03 Mei 2017 13:14 WIB
Setoran dividen dan pajak BUMN yang stagnan justru terjadi saat rata-rata pendapatan usaha naik 6 persen dengan laba bersih tumbuh 10 persen.
Setoran dividen dan pajak BUMN yang stagnan justru terjadi saat rata-rata pendapatan usaha naik 6 persen dengan laba bersih tumbuh 10 persen. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mencatat setoran dividen dan pajak seluruh perusahaan pelat merah sepanjang tahun lalu sebesar Rp202 triliun. Angka tersebut serupa dengan setoran dividen dan pajak 2015, yang lebih rendah dibandingkan realisasi 2014 sebesar Rp211 triliun.

"Kontribusi BUMN terhadap negara mencapai Rp 202 triliun dalam bentuk dividen dan pajak belum termasuk pendapatan negara bukan pajak," kata Rini, Rabu (3/5).

Sayangnya, setoran dividen dan pajak BUMN yang stagnan justru terjadi saat rata-rata perusahaan pelat merah berhasil meningkatkan pendapatan usaha sebesar 6 persen menjadi Rp1.832 triliun dengan laba bersih tumbuh 10 persen menjadi Rp164 triliun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, belanja modal juga naik signifikan sebesar 35 persen menjadi Rp298 triliun, dengan fokus belanja infrastruktur, energi dan membangun konektivitas.

Di tengah tertahannya setoran dividen dan pajak BUMN, Rini menyebut seluruh perusahaan pelat merah yang dibinanya memiliki tagihan kepada negara yang relatif besar. Di mana, pada 2016 lalu mencapai Rp66 triliun.

Tak hanya terhadap pendapatan negara, perusahaan BUMN juga ditargetkan menjadi mesin pembangunan di dalam negeri.

Rini mengatakan saat ini BUMN juga telah melakukan berbagai ekspansi usaha hingga ke mancanegara dengan membuka kantor, menjual produk berupa vaksin, pelumas, gerbong kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang.

BUMN, kata Rini, juga melakukan berbagai konektivitas, seperti di darat dengan membangun jalan tol yang sepanjang 1.260 km, sehingga pada akhir tahun 2019 BUMN telah dapat mengoperasikan lebih dari 2.000 km.

"Jadi dalam pemerintahan Bapak Joko Widodo dibarapkan dalam 5 tahun ke depan ada tambahan 1.260 km jalan tol," ujar Rini.

Selain itu, BUMN properti dan konstruksi juga diminta mendukung program 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memberikan pembiayaan sebanyak 668.000 unit dan pada 2018 ditargetkan akan membiayai lebih dari 1 juta rumah.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER