Rangkul Menkeu dan Menkumham, BI Rayu DPR Bahas Redenominasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) bersikeras mendorong pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi di meja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Redenomiasi akan menyederhanakan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengungkapkan, bakal merangkul Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk mendorong pembahasan RUU Redenominasi masuk ke daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Lihat juga: DPR Nilai BI Tak Serius Ubah Uang Rp1.000 Jadi Rp1

"Kami serius. Kami akan bicara dengan Menkeu dan Menkumham untuk melihat kemungkinan (RUU Redenominasi) bisa masuk ke dalam Prolegnas. Kami akan coba yakinkan Menkumham supaya bisa bicara di Badan Legislatif (Baleg) masalah itu," ujarnya di Gedung DPR, Rabu (31/5).

Agus mengatakan, bank sentral akan segera melakukan sosialisasi redenominasi sejak pembahasan mulai dilakukan nanti. Namun, ia mengakui, kebijakan redenominasi ini memang tak bisa diwujudkan secara instan. Diperkirakan, setidaknya butuh tujuh tahun untuk melangsungkan masa transisi redenominasi.

Pilihan Redaksi BI Kembali Gulirkan Pembahasan RUU Redenominasi Tahun Ini Ketimbang Redenominasi, Kemenkeu Kejar UU Sektor Penerimaan

"Pada saat redenominasi mata uang, harga barang pun penetapannya mesti dibuat dua harga. Jadi, itu sesuatu yang baik apabila kami bisa selesaikan," jelas Agus.

Kendati akan menggandeng dua menteri dari Kabinet Kerja, namun Sri Mulyani rupanya belum ingin membagi tanggapan terkait rencana BI tersebut. "Saya belum ada tanggapan soal itu," katanya singkat.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng sempat menyebut rencana redenominasi BI tersebut tak serius. Pasalnya, sampai saat ini, persiapan dari BI, baik dari penyelesaian RUU Redenominasi dan sosialisasi belum juga terlihat.

"BI cuma bicara (ingin) redenominasi tapi sekarang apa langkah yang sudah dilakukan? Dia (BI) cuma asal bicara, tidak serius. Seharusnya, sosialisasi dulu. Karena menurut mereka (BI) bagus, menurut rakyat belum tentu," kata Mekeng.

Selain itu, Mekeng menilai, BI dan pemerintah perlu berhati-hati untuk menerapkan rencana redenominasi ini. Sebab, apabila dilangsungkan di saat perekonomian Indonesia belum stabil, dikhawatirkan justru memberikan sentimen negatif pada pertumbuhan ekonomi.