Asosiasi UMKM Nilai Batas Saldo Rp1 Miliar Tetap Tak Adil

Yuliyanna Fauzi, CNN Indonesia | Kamis, 08/06/2017 12:00 WIB
Asosiasi UMKM Nilai Batas Saldo Rp1 Miliar Tetap Tak Adil Batas saldo rekening nasabah yang bisa diintip untuk Pajak sebesar Rp3,3 miliar nsesuai ketentuan internasional dinilai sudah ideal untuk diterapkan. Pasalnya, dari sisi UMKM, mereka yang memiliki saldo tertinggal sekitar Rp3,3 miliar di rekening, dinilai sudah masuk kalangan menengah. (REUTERS/Nyimas Laula)
Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Unit Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) mengaku masih tak puas dengan perubahan kebijakan pemerintah terkait batas saldo nasabah yang wajib dilaporkan perusahaan jasa keuangan ke Direktorat Jenderal menjadi Rp1 miliar. Kenaikan batas saldo menjadi Rp1 miliar dinilai belum mencerminkan kepastian hukum yang adil.

Akumindo sebelumnya keberatan dengan batas saldo rekening minimum Rp200 juta karena berpotensi memberatkan pelaku UMKM. Pemerintah pun akhirnya merevisi ketentuan batas saldo rekening minimum tersebut menjadi Rp1 miliar.

Ketua Akumindo Ikhsan Ingratubun menuilai, kebijakan pemerintah tersebut tetap melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasalnya menurut dia, seharusnya pemerintah menetapkan standar pemeriksaan pajak sesuai ketentuan internasional yang telah disepakati antar negara, melalui Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi Organization for Economic Co-operation and Development/OECD).


"Standar internasional itu US$250 ribu atau Rp3,3 miliar, itu sudah disepakati oleh Indonesia. Lalu, kenapa Indonesia harus berbeda dengan OECD? Kenapa lebih kecil dari Rp3,3 miliar (untuk lembaga jasa keuangan domestik)?" ujar Ikhsan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/6).

Selain mempertimbangkan keadilan hukum sesuai dengan kesepakatan internasional, Ikhsan melihat bahwa batas saldo sebesar Rp3,3 miliar sudah sangat ideal untuk diterapkan. Pasalnya, dari sisi UMKM, mereka yang memiliki saldo tertinggal sekitar Rp3,3 miliar di rekening, dinilai sudah masuk kalangan menengah. Dengan demikian, kelompok tersebut diperkirakan sudah mampu mengelola usaha dengan berkelanjutan dan permodalan yang cukup, sehingga diperkirakan tak akan memberatkan.

Adapun UMKM yang hanya punya saldo Rp200 juta kemudian diperiksa dan dicari kekurangan pajaknya, menurut dia, berpotensi semakin melemahkan daya saing UMKM tersebut.

Disamping itu, perubahan kebijakan pemerintah juga mencerminkan lemahnya konsistensi pemerintah dan banyaknya trial and error dalam perumusan kebijakan yang menyasar masyarakat.

"Ini trial and error, kenapa buat aturan sendiri lalu dirasa tak cocok, mudah saja diganti. Justru masyarakat khawatir kalau pemerintah plin-plan seperti ini, apalagi ini sebuah kebijakan," kata Ikhsan.

Bahkan, imbasnya dari ketidakkonsistenan pemerintah, dikhawatirkan Ikhsan, akan banyak kalangan masyarakat yang tak percaya untuk menyimpan penghasilannya di lembaga jasa keuangan. Bila hal ini terjadi, tentu akan mengganggu likuiditas perbankan dan perekonomian Indonesia.

"Ini ancaman bagi perbankan, bukan tidak mungkin semua orang menarik dananya, nanti berujung pada rush money. Pasti ganggu perekonomian," tambahnya.

Sebelumnya, Ikhsan menilai batasan saldo minimum ini berpotensi memberatkan UMKM karena UMKM akan dijadikan sasaran penerimaan pajak oleh Ditjen Pajak, yang frustrasi menutup kekurangan penerimaan. Dengan menyasar UMKM, dikhawatirkan justru muncul penagihan pajak-pajak fiktif dan UMKM harus mengeluarkan uang lebih untuk mengurusnya bahkan hingga membayar konsultan pajak.

Protes Perppu ke MK

Menurut Ikhsan, sejumlah UMKM asal Jawa Timur (Jatim) tetap berencana melaporkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai melanggar UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

"Perppu ini oleh teman-teman UMKM di Jatim, berencana dibawa ke MK karena tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1). Rencananya mereka akan menyelesaikan tuntutannya sesegera mungkin," sebut Ikhsan.

Selain itu, Ikhsan menyebutkan bahwa asosiasi akan mengirim surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar Perppu tersebut tak diundangkan sehingga tidak menjadi landasan hukum yang sah untuk pelaksanaan sistem keterbukaan dan akses pertukaran informasi (Automatic Exchange of Information/AEoI), sebelum ketentuannya adil bagi masyarakat.

"Kami harap ini tidak perlu diundangkan oleh DPR, ditarik. Kami juga akan segera memberikan surat resmi ke Ditjen Pajak, Kemenkeu, dan DPR," tegasnya.